185 Lapangan Padel Di Jakarta Tak Berizin, Pemprov Bakal Bongkar Paksa

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan sebanyak 185 lapangan padel tak mempunyai izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Sampai 23 Feb 2026 tercatat 212 gedung padel nan telah mempunyai PBG dan 185 gedung padel nan tidak mempunyai PBG," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Vera Revina Sari saat dihubungi, Rabu (25/2).

Menanggapi pelanggaran tata ruang tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan pembongkaran lapangan padel nan tak kantongi izin dari pemerintah berupa PBG.

"Bangunan alias lapangan padel nan tidak mempunyai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha, lantaran kami mensinyalir bahwa ada, kelak angkanya bakal dipastikan oleh Citata (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) lapangan-lapangan padel nan tidak mempunyai izin ataupun tidak mempunyai PBG," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tak hanya menabrak patokan norma tata ruang, maraknya pembangunan lapangan padel di dekat permukiman di Jakarta juga menuai protes penduduk nan apalagi dibawa hingga ke meja hijau.

Pramono mengatakan, berasas laporan nan diterima, ada tiga keluhan penduduk mengenai kejadian lapangan padel nan dekat dengan permukiman warga, pertama jam operasional, kedua kebisingan lantaran lapangan padel biasanya tidak rapat suara. Kemudian nan ketiga, mengenai dengan parkir.

Lapangan padel di area permukiman biasanya tidak dilengkapi dengan letak parkir nan memadai.

Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Pramono telah menetapkan patokan baru bagi pengelola lapangan padel untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban warga.

Pramono menegaskan setiap kebijakan bakal diambil berasas hasil pembahasan komprehensif berbareng dinas terkait. Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta bakal menindaklanjuti setiap persoalan nan berakibat pada kenyamanan warga.

Pramono akan membatasi operasional lapangan padel nan berada di area perumahan maksimal pukul 20.00 WIB.

Lapangan padel nan berada di area perumahan itu kudu mempunyai PBG. Pramono meminta wali kota hingga camat untuk bermusyawarah dengan warga.

"Negosiasi dengan penduduk dan memberikan pemisah waktu maksimum boleh digunakan oleh pengelola lapangan padel tersebut tidak boleh lebih dari jam 8 malam. Sehingga untuk semua lapangan padel nan ada di perumahan, maksimum walaupun sudah mendapatkan izin PBG, maksimum jam 8 malam," kata Pramono.

Pramono juga melarang pembangunan lapangan padel baru di area perumahan. Ia mengatakan pembangunan lapangan padel baru kudu dilakukan di area komersil.

"Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di area perumahan. Semuanya kudu di area komersial untuk nan baru," kata Pramono.

Jika lapangan padel di area perumahan menimbulkan kebisingan, maka pengelola kudu membikin lapangan rapat suara.

"Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan lantaran bola memantul, teriakan nan kemudian mengganggu masyarakat, maka lapangan padel seperti itu nan ada di perumahan wajib untuk membikin rapat suara. Pantulan bolanya tidak boleh mengganggu masyarakat nan ada," ujarnya.

Kemudian, pembangunan lapangan padel baru juga kudu mendapat izin teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

"Paling krusial adalah untuk pembangunan lapangan padel berikutnya nan baru, kudu mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Supaya ini menjadi referensi sehingga tidak serta-merta semua orang nan mau bangun lapangan padel itu bisa membangun lapangan padel di Jakarta," ujarnya.

Banyaknya keluhan mengenai mobil pemain padel nan parkir sembarangan di area perumahan. Pramono mengatakan bakal melakukan penertiban.

"Parkir. Parkir ini, minta maaf, pemain padel ini rata-rata kan orang nan memang punya keahlian untuk mengendarai mobilnya sendiri. Dan mereka parkirnya sering kali di tempat perumahan lantaran tidak ada letak parkir, sehingga parkirnya sembarangan. Itu sangat mengganggu warga," ujar Pramono.

(kna/isn)

[Gambas:Video CNN]