Alasan Aceh Bersurat Ke Dua Lembaga Pbb, Minta Dibantu Tangani Bencana

Banda Aceh, CNN Indonesia --

Pemerintah Aceh  menyurati dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ialah United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir-longsor di Tanah Rencong.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan argumen pemprov mengirim surat ke UNDP dan Unicef.

Menurut mereka, dua lembaga internasional punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lampau nan melanda Aceh.

"Secara unik Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman musibah tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA, Minggu (14/12).

Muhammad MTA lalu menjelaskan pertimbangan Pemprov Aceh bersurat ke dua lembaga internasional itu secara resmi, perihal nan paling utama lantaran kebutuhan untuk pemulihan.

"Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB nan ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan," katanya.

Dia mengatakan pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan prasarana akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupaten kota cukup luas dan membikin ratusan penduduk kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan lenyap hingga pekan ketiga bencana.

Pihaknya juga mencatat hingga hari ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan nan masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan musibah Aceh. Mereka merupakan lembaga alias NGO lokal, nasional, dan internasional.

Adapun lembaga nan sudah masuk dalam desk relawan BNPB untuk Aceh ialah Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan bakal terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi nan sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," kata Muhammad MTA.

Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin support internasional untuk musibah Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik nan datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar mempertanyakan sikap Pemerintah Pusat nan hingga sekarang belum membuka akses support dari luar negeri di tengah kondisi masyarakat Aceh nan kian memprihatinkan.

Menurutnya sudah ada sejumlah negara nan menjalin komunikasi soal pengiriman support penanganan musibah dengan Aceh ialah China, Rusia, Singapura, hingga Uni Emirat Arab (UEA). Namun support belum bisa direalisasikan lantaran Pemerintah Pusat hingga sekarang belum meningkatkan status musibah di tiga provinsi ini sebagai musibah nasional.

"Jadi mereka belum bisa masuk, lantaran pemerintah pusat belum membuka pintu. nan bisa masuk support ke Aceh dari negara luar itu hanya dari konsulat alias kedutaan nan sudah ada di dalam Indonesia, itu bantuannya terbatas," ujar Tgk Malik Mahmud Al-Haytar dalam keterangannya, Kamis (11/12) lalu.

"Padahal negara-negara tetangga terdekat sudah banyak nan bersiap membantu Aceh, tapi tidak dibuka pintu, dengan Rusia juga kami sudah kontak (telepon)," lanjutnya.

Ia menjelaskan mengenai support internasional itu masuk dalam poin perjanjian tenteram Aceh (MoU Helsinki) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia nan membuka ruang kerja sama luar negeri (non kedaulatan), seperti perihal perdagangan, pendidikan, kebudayaan termasuk halnya mengenai kemanusiaan.

Selain itu, pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga menegaskan hubungan luar negeri tetap menjadi kewenangan Pemerintah Republik Indonesia, namun Aceh diberikan kewenangan tertentu dengan persetujuan pemerintah pusat.

"Maka, mengenai support hibah luar negeri dan support kemanusiaan itu boleh, terutama untuk bencana, lantaran Aceh mempunyai kewenangan, namun tetap sepengetahuan Pemerintah Pusat,"

"Jika tidak percaya ini diperbolehkan, silakan tanya ke Uni Eropa. Ujung-ujungnya kelak duduk di meja runding lagi," lanjut Tgk Malik Mahmud.

Per Minggu petang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal bumi akibat musibah banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatra--Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara--bertambah menjadi 1.016 orang.

Kemudian, BNPB juga mencatat ada penurunan jumlah pengungsi dari 654 ribu orang menjadi 624.670. Namun, kata Abdul, pihaknya tetap bakal melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai jumlah pengungsi ini.

Sementara itu, hingga akhir pekan lalu sebanyak 82 desa dalam tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, tetap terisolasi akibat banjir dan longsor nan menerjang area itu pada 25 November 2025, sehingga akses darat belum terbuka.

Sebelumnya, Mualem resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi banjir dan longsor di Aceh selama 14 hari--sejak 12 hingga 25 Desember 2025.

Mualem mengatakan keputusan itu diambil lantaran penanganan musibah tetap memerlukan upaya intensif, terpadu, dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi, pengedaran logistik, hingga perbaikan jalan, jembatan, dan akomodasi jasa publik.

"Kita sudah survei ke lapangan kita butuh perpanjangan selama 2 minggu lagi untuk kita rehabilitasi dan prasarana jadi ya perlu kita perpanjang," kata Mualem.

(dra/kid)

[Gambas:Video CNN]