Alva Minta Kejelasan Nasib Subsidi Motor Listrik

Jakarta, CNN Indonesia --

Alva meminta pemerintah memberi kejelasan mengenai nasib subsidi motor listrik di Indonesia. Menurut perusahaan selain produsen, konsumen juga butuh kepastian.

"Jadi jika dari Alva tentu kami berambisi ada kejelasan dari sisi pemerintah mengenai apakah kebijakan soal insentif ini ada apa tidak, dan jika iya mekanismenya seperti apa," kata Putu Swaditya Yudha, Chief Marketing Officer Alva, di pabrik Cikarang, Jawa Barat, Kamis Jumat (23/5).

Agar upaya motor listrik kembali menggeliat, dia mengatakan calon konsumen butuh kepastian. Jika hanya digantung tanpa kejelasan kapan bakal memberi subsidi, dikhawatirkan malah membikin masyarakat menunda pembelian.

"Jadi agar ada kejelasan untuk konsumen sebenarnya. Itu angan dari Alva," kata Putu.

Pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan subsidi Rp7 juta per unit mulai 2023 dan dipahami sempat membikin produsen kebanjiran pesanan.

Namun pemerintah menilai pemberian subsidi ini kurang sukses sehingga kuotanya dipangkas hingga menjadi 60 ribu pada 2024. Sejak saat itu subsidi dihentikan dan posisinya sekarang menggantung.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat menyatakan tengah membahas kelanjutan subsidi motor listrik untuk 2025 namun menjelaskan skemanya belum pasti sama.

Kemenperin belum lama ini mengungkap usulan insentif potongan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 12 persen untuk motor listrik. Insentif itu buat kendaraan listrik roda dua dan tiga serta mempunyai dua kategori.

Kategori pertama kendaraan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen nan mempunyai baterai jenis Sealed Lead Acid (SLA) diberikan insentif PPN DTP 6 persen.

Pada kategori kedua pemberian insentifnya lebih besar ialah 12 persen untuk TKDN di atas 40 persen nan menggunakan baterai lithium.

Usulan insentif baru ini sudah diajukan melalui proposal ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sejak November 2024. Namun sejauh ini belum ada izin baru nan terbit sebagai payung norma untuk diberlakukan.

(ryh/fea)

[Gambas:Video CNN]