Anggota Dpr: Kb Jadi Syarat Bansos Warga Miskin Terkesan Diskriminatif

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mau program Keluarga Berencana (KB) salah satunya vasektomi menjadi syarat pemberian support sosial (bansos).

Ia cemas rencana tersebut membikin program KB di Jawa Barat menjadi sebuah tekanan administratif nan minim manajemen publik dan menimbulkan trauma sosial.

"Saya cemas perihal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan kewenangan individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat support dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif," kata Pangeran dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5).

Lebih lanjut, Pangeran juga mengkritik Dedi nan sempat mengusulkan vasektomi menjadi syarat pemberian bansos. Ia menyebut usulan itu melanggar HAM.

Terlebih, kata dia, pemberian bansos adalah kewenangan konstitusional nan tidak boleh diberikan pengecualian tanpa dasar dan argumen nan jelas menurut hukum.

"Usulan tersebut tidak hanya abnormal secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip norma dan kemanusiaan," jelas dia.

"Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan kewenangan dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, lantaran memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis nan berkarakter pribadi sebagai prasyarat memperoleh kewenangan dasar," sambungnya.

Sebelumnya, Dedi mengaku tetap mau program KB menjadi syarat bagi masyarakat Jawa Barat dalam menerima bansos.

Demul, sapaannya, menyebut tujuan bansos untuk mensejahterakan warga. Namun dia menyinggung nomor kelahiran nan tinggi di Jawa Barat.

"Apa artinya support beasiswa, rumah rakyat miskin, agunan kesehatan, agunan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, support pangan, jika jumlah anaknya bertambah terus kan tidak bakal bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan, agar penerima support Provinsi Jawa Barat ini KB," kata dia di Bandung, Senin (5/5) malam.

(mab/dal)

[Gambas:Video CNN]