Bisakah Biaya Haji Terus Ditekan Seperti Mau Prabowo, Bagaimana?

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto ingin biaya haji terus diturunkan. Ia belum puas dengan penurunan biaya haji sekitar Rp4 juta di awal 2025 ini.

Ia mau biayanya ditekan lagi, apalagi lebih murah dari Malaysia. Mengingat, Indonesia menjadi negara penyumbang terbesar jemaah haji setiap tahunnya.

"Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji Rp4 juta nan sudah dirasakan oleh jemaah tahun ini, 203 ribu, tapi saya minta dikurangi lagi. Saya belum puas, kita kudu termurah nan bisa kita capai," ucapnya ketika meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (4/5).

Perintah itu dia tujukan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf. Perintah dikeluarkan Prabowo sembari mengutip info jemaah haji dan umrah asal Indonesia nan mencapai nyaris 2,2 juta orang per tahun.

Biaya haji memang baru resmi turun di awal 2025. Ini menyusul kesepakatan pemerintah dan DPR RI mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 Hijriah alias 2025 Masehi rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.

Sedangkan rerata BPIH pada tahun lampau tembus Rp93.410.286,00. Dengan kata lain, ada penurunan biaya haji tahun ini sekitar Rp4.000.027,21 jika dibandingkan 2024.

Di lain sisi, jumlah nan ditanggung langsung jemaah namalain biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) adalah Rp55.431.750,78 alias setara 62 persen. Sisanya disubsidi melalui nilai faedah nan berasal dari biaya hasil kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Nilai faedah muncul berkah setoran awal jemaah haji nan bakal berangkat ke Tanah Suci. BPKH kemudian bekerja mengelolanya, termasuk dengan melakukan investasi maupun penempatan pada instrumen finansial syariah.

Ini juga nan pada akhirnya menimbulkan perbedaan biaya haji, seakan-akan di Malaysia lebih murah. Nominal nan kudu dikeluarkan jemaah haji di Negeri Jiran sejatinya lebih mahal dibandingkan Indonesia.

Biaya haji Malaysia di 2025 adalah 33.300 ringgit alias setara Rp130,3 juta (asumsi kurs Rp3.913 per ringgit) per jemaah. Biayanya memang lebih besar dan tampak terlihat mahal saat dikonversi ke rupiah lantaran mata duit Garuda terus melemah atas ringgit.

Sedangkan subsidinya alias support finansial haji (Hafis) sebesar 18.300 ringgit namalain Rp71,6 juta, ialah tembus 55 persen. Ini bertindak untuk golongan masyarakat dengan pendapatan 40 persen terbawah namalain bottom 40 (B40), sehingga nan kudu dibayar cukup Rp58,6 juta per jemaah.

Kelompok kelas ekonomi menengah namalain middle 40 (M40) juga berkuasa atas subsidi sebesar 29 persen, ialah 9.800 ringgit alias Rp38,3 juta. Sedangkan golongan dengan penghasilan tinggi alias top 20 (T20) tetap bayar haji dengan biaya asli, tanpa potongan subsidi.

"Benar memang di Indonesia bayarannya lebih mahal buat jemaah. Penyebabnya, jemaah haji kita menginap di Arab Saudi lebih lama, sekitar 40 hari. Sementara (jemaah haji) Malaysia hanya (menginap di Saudi) 30 hari-35 hari," kata Pengamat Haji dan Umrah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/5).

"Jemaah kita juga lebih banyak (dibandingkan Malaysia). Makanya, urusan transportasi serta penginapan lebih ribet dan mahal," sambungnya soal biaya haji Indonesia.

Dadi memandang sebenarnya tetap masuk logika untuk menekan biaya haji dari Indonesia. Meski begitu, dia berpandangan upaya ini tidak mudah untuk dilakukan.

Salah satu langkah nan patut dicoba adalah mengurangi waktu menginap jemaah haji di Saudi. Dadi menyarankan pemangkasan 3 hari hingga 5 hari nan berpotensi menghemat ratusan miliar rupiah.

Begitu pula biaya tiket pesawat nan dianggap tetap bisa ditekan. Asalkan, Pemerintah Indonesia bisa melakukan negosiasi lanjutan dengan pihak maskapai.

"Hotel dan makanan juga bisa dicari nan lebih hemat, tapi ini agak riskan dan kudu hati-hati. Jangan sampai kualitasnya jelek, apalagi buat jemaah berisiko tinggi dan jemaah lansia. Kalau kelewat pelit, kelak malah susah," wanti-wanti Dadi.

Di lain sisi, dia mendukung BPKH untuk berinvestasi lebih pandai lagi agar keuntungannya bisa bertambah banyak. Ini pada akhirnya bakal mengurangi beban jemaah namalain Bipih nan dibayarkan.

Dadi juga setuju dengan buahpikiran Presiden Prabowo soal pembangunan 'Kampung Indonesia' di dekat Masjidil Haram. Ini berpotensi menekan biaya penginapan jemaah lantaran tidak perlu menyewa hotel mahal.

Namun, dia mengakui langkah tersebut perlu investasi besar di awal. Pemerintah Indonesia juga mesti pandai melakukan lobi-lobi unik untuk mengantongi izin di Tanah Suci.

Jangan kembali ke 'skema Ponzi'

Dadi Darmadi berpesan jangan sampai negara kembali ke cara-cara lama, termasuk 'skema Ponzi' nan ramai dikritik sejumlah pihak. Kala itu, pembagian nilai faedah dari BPKH lebih besar untuk mensubsidi jemaah haji tahun melangkah dibandingkan nan diterima jemaah tunggu.

Tambal sulam tersebut pada akhirnya berpotensi menggerus duit setoran jemaah nan dikelola BPKH. Bahkan, penggunaan nan tidak proporsional dia sebut bakal membikin biaya subsidi lenyap di 2027.

"Kalau kembali ke langkah lama, di mana jemaah bayar sedikit, tapi biaya haji di BPKH dipakai lebih banyak, itu bisa bahaya. Itu seperti nyicil utang. Nanti biaya jemaah nan antre terpakai, malah bikin masalah alias malah bahaya, seperti skema Ponzi," kata Dadi memperingatkan pemerintah.

"Lebih baik atur ulang biaya dengan transparan dan ajak orang-orang kaya bantu lewat program. Misalnya, wakaf haji, tapi ini tentu kudu jelas pengelolaannya," tutupnya.

Peneliti Next Policy Dwi Raihan juga sepakat untuk menghindari skema lama. Terlebih, ada potensi skema Ponzi dalam pengelolaan biaya haji di Indonesia dengan cara-cara tersebut.

Ia mengakui skema lama tampak mudah untuk menyelesaikan masalah haji dalam jangka pendek. Namun, akibat buruknya adalah membebani fiskal lantaran bakal terjadi defisit sampai membikin jemaah haji tunggu kudu menanggung biaya lebih mahal.

Raihan kemudian menyinggung terbentuknya BP Haji di era Prabowo. Menurutnya, kehadiran badan tersebut tepat untuk menggantikan kegunaan Kemenag dalam urusan penyelenggaraan haji di Indonesia.

"Di samping itu, perlu dilakukan audit inefisiensi. Khususnya mengenai operasional dan kontraktual serta optimasi nilai faedah biaya haji melalui pemberian kewenangan lebih kepada BPKH dalam melakukan investasi," ucapnya.

"Pada dasarnya, ekonomi haji sangat besar. Namun, belum dikelola secara optimal sehingga tidak efisien nan pada akhirnya biaya haji tetap tinggi," imbuh Raihan.