Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengakui kebijakan Zero Overdimension Overload (ODOL) bisa menyebabkan kenaikan harga bahan pokok.
Hal ini lantaran meningkatnya biaya logistik akibat pengetatan patokan truk pikulan peralatan nan selama ini kerap membawa muatan melampaui kapabilitas nan ditentukan.
"Memang konsekuensinya pada saat kita menertibkan kendaraan, utamanya untuk angkutan, cost per unit-nya bakal lebih tinggi. Tapi kan safety juga penting," ujar Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (7/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arief, ada dua argumen utama kenapa pemerintah mendorong Zero ODOL.
Pertama, mengenai keselamatan berkendara. Ia menjelaskan truk-truk ODOL berisiko tinggi terhadap kecelakaan lantaran melampaui beban dan dimensi nan sudah ditentukan.
Kedua, keberadaan kendaraan ODOL turut mempercepat kerusakan prasarana jalan.
"ODOL itu Over Dimension Over Load, jika berkendara kan juga kudu safe. Di situ kan sudah ada dimensinya, sudah ada beban maksimumnya, itu untuk keselamatan berkendara. Jalan-jalan itu sering rusak lantaran bebannya terlalu berat, tidak ikut dengan regulasi," jelasnya.
Arief menyebut dalam jangka pendek kebijakan ini memang bisa meningkatkan biaya pengedaran barang, termasuk bahan pokok, namun perihal tersebut dinilai sebagai akibat nan kudu dihadapi untuk memperbaiki sistem logistik nasional secara menyeluruh.
Ia juga membuka kesempatan adanya intervensi kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan untuk menyusun kebijakan pendukung, termasuk kemungkinan subsidi logistik di masa depan.
"Kalau Over Dimension Over Load itu lebih ke safety sama kerusakan jalan juga, tapi cost per unit-nya pasti bakal naik," katanya.
Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) mengenai penghapusan kendaraan ODOL nan selama ini menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lampau lintas dan kerusakan jalan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut negara kudu mengeluarkan Rp42 triliun setiap tahun untuk memperbaiki kerusakan jalan akibat truk ODOL.
"Over dimension dan overload menjadi penyebab kecelakaan lampau lintas, mengakibatkan luka apalagi korban jiwa, juga kerusakan ruas-ruas jalan. Negara kudu mengalokasikan kurang lebih 42 triliun rupiah per tahun untuk perbaikan jalan akibat ODOL," kata AHY.
Sementara itu, gelombang protes dari pengemudi truk sempat memuncak pada awal Juli 2025. Mereka memarkir truk di sekitar Monas dan menakut-nakuti bakal melumpuhkan pengedaran logistik nasional.
Aksi tersebut akhirnya dibatalkan setelah ada kekhawatiran akibat sistemik terhadap pengedaran bahan pangan seperti sayuran di Jawa Barat.
Presiden Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin menyebut para pengemudi bukan menolak aturan, tetapi meminta agar pemerintah membuka ruang dialog. Ia juga mengingatkan agar akibat kebijakan seperti Zero ODOL terhadap pelaku lapangan turut diperhitungkan.
[Gambas:Video CNN]
(del/sfr)
8 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·