Bos Bgn Pastikan Dapur Umum Mbg Wajib Punya Ahli Gizi

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi mahir gizi.

Dadan mengingatkan tiga pilar utama nan wajib dimiliki setiap dapur umum MBG adalah kepala SPPG, mahir gizi, dan akuntan.

"Tiga pilar utama program makan bergizi kudu ada satu ka-SPPG (kepala SPPG), dua mahir gizi, tiga akuntan. Ini tidak bisa ditawar, SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar ini," jelas Dadan dalam konvensi pers di instansi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Menurut Dadan, mahir gizi di tiap SPPG tidak kudu diisi oleh lulusan sarjana gizi saja, tetapi bisa lulusan sarjana Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, dan Keamanan Pangan.

"Hanya untuk mahir gizi selama ini, selalu sarjana gizi. Nah, sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, boleh sarjana teknologi pangan, boleh sarjana pengolahan makanan, boleh sarjana keamanan pangan," jelasnya.

Kemudian, dia juga membantah pernyataan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) nan menyebut mahir gizi tak langka.

Dadan mengatakan realita di lapangan, antar SPPG memperebutkan mahir gizi nan lulusan sarjana gizi sehingga membuka opsi lulusan dari program studi lain.

"Kenyataan di lapangan sudah terjadi rebutan, antar SPPG memperebutkan mahir gizi nan sarjana gizi. Makanya, kemudian kita buka dari program studi lain agar tidak terjadi rebutan," pungkas Dadan.

Berbeda dengan Dadan, Ketua Umum Persagi Doddy Izwardy menyebut jumlah mahir gizi di Indonesia memadai untuk memenuhi kebutuhan dapur umum program MBG.

"Enggak (langka). Jadi kan begini, pendidikannya itu (ahli gizi) produksinya sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana," kata Doddy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11) lalu.

Ia menilai keluhan sebagian SPPG soal kesulitan mendapatkan mahir gizi lebih disebabkan pengedaran dan sistem penugasan, bukan kekurangan tenaga secara nasional.

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemetaan tenaga gizi, termasuk nan selama ini tetap bekerja secara sukarela. Namun, proses perpindahan mereka ke SPPG tetap memerlukan keputusan pemerintah daerah.

"Apakah mereka bisa pindah ke SPPG, kudu ada patokan dari pak bupati, gubernur, seperti itu," katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan nasional, Doddy menyampaikan kesiapan tenaga mahir gizi mencukupi untuk mendukung seluruh SPPG di Indonesia.

"Cukup, seluruh Indonesia. Kami bakal membantu itu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(fln/sfr)