Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pusat Statistik (BPS) menanggapi laporan Bank Dunia nan menyebut masyarakat miskin Indonesia mencapai 60,3 persen dari total 284 juta masyarakat Indonesia namalain 171 juta orang.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Bank Dunia menggunakan parameter purchasing power parity (PPP) 2017 bagi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar US$6,85 per kapita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya, kita tidak bisa langsung mengkonversi dengan nilai tukar saat ini lantaran ini adalah nilai tukar PPP base-nya 2017. Makanya nomor konversinya bakal berbeda," katanya di Istana Negara, Rabu (30/4).
Amalia mengatakan Bank Dunia juga telah mengatakan bahwa garis kemiskinan nan mereka tetapkan tak bisa langsung diterapkan oleh masing-masing negara. Pasalnya setiap negara mempunyai garis kemiskinan nan diukur sesuai karakter negara tersebut.
Apalagi bagi Indonesia nan garis kemiskinan untuk setiap provinsinya berbeda-beda.
"Sehingga waktu kita menghitung nomor kemiskinan, basisnya bukan national poverty line tapi nomor kemiskinan di masing-masing provinsi nan kemudian kita agregasi jadi nomor nasional," katanya.
Karenanya, BPS mengimbau agar info kemiskinan nan dipublikasikan Bank Dunia bisa dipahami lebih bijak. Data tersebut katanya bukan menjadi tanggungjawab untuk digunakan, melainkan hanya sebagai referensi.
Bank Dunia mencatat jumlah masyarakat miskin Indonesia mencapai 60,3 persen dari 284 juta masyarakat Indonesia. Jumlah itu setara dengan 171 juta orang.
Persentase masyarakat miskin itu berasas PPP 2017 untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar US$6,85 per kapita.
PPP (purchasing power parity) alias paritas daya beli adalah metode membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan menyesuaikan perbedaan biaya hidup dan tingkat nilai lokal.
Selain kategori upper middle income country, Bank Dunia juga mengukur tingkat kemiskinan berasas PPP untuk international poverty rate nan sebesar US$2,15 dan PPP untuk lower middle income poverty rate sebesar US$3,65.
Karena Bank Dunia telah mengkategorikan Indonesia sebagai upper middle income country pada 2023 lantaran mencapai gross national income (GNI) alias pendapatan per kapita sebesar US$ 4.580 per kapita, maka ukuran garis kemiskinan nan digunakan untuk Indonesia adalah PPP US$6,85.
Namun PPP tidak langsung dikonversikan seperti dolar AS, tetapi menggunakan PPP conversion factor.
Bank Dunia mencatat PPP conversion factor Indonesia 2017 adalah 4.756,17.
Artinya garis kemiskinan Indonesia adalah pengeluaran per hari kurang dari PPP US$6,85 nan setara dengan Rp32.579, alias sekitar Rp977.392 per bulan.
Sedangkan BPS mencatat mencatat ada 24,06 juta orang miskin di Indonesia per September 2024, alias 8.,57 persen terhadap total populasi Indonesia. Data ini disampaikan pada konferensi pers BPS pada 15 Januari 2025 lalu.
Saat itu BPS menyatakan ada penurunan masyarakat miskin dibandingkan Maret 2024, ialah sebesar 1,16 juta orang. Orang miskin di Indonesia kala itu menyentuh 25,22 juta penduduk.
(fra/fby/fra)
[Gambas:Video CNN]