Catatan Pakar Soal Ancaman Di Balik Jabatan Kaster Tni Aktif Lagi

3 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI diaktifkan kembali di era pemerintahan Prabowo Subianto usai dihapus pada 2001 oleh Abdurrahman Wahid namalain Gus Dur saat menjabat Presiden ke-4 RI.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letjen Bambang Trisnohadi menjadi Kaster TNI. Bambang sebelumnya merupakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III.

Bom waktu kebebasan sipil

Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad Muradi mengkritik kembali aktifnya kedudukan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saran saya, perbaiki tata kelola politik pertahanan keamanan kita, jangan malah kembali ke masa lalu," ucap Muradi lewat sambungan telepon, Kamis (12/3) malam.

Muradi beranggapan keberadaan Kaster ini berpotensi menjadi ancaman bagi kebebasan sipil.

"Kalau pun dipaksakan saya kira ini jadi peledak waktu bagi kebebasan sipil," ucap dia.

Ia mengatakan keberadaan Kaster ini nantinya bakal mengubah paradigma tentara. Muradi menyebut lantaran tugas Kaster ini beririsan dengan pekerjaan kepolisian dan Pemerintah Daerah.

"Selama ini, selama ini fungsi-fungsi apa, Kodam itu kan dikurangi fungsi-fungsi intelijen dan fungsi-fungsi pengamanannya. Iya. Karena, lantaran menjadi kewenangan teman-teman di polisi dan juga Pemda gitu. Makanya Pemda itu kan ada, ada FKDM, ada FKPT," ujarnya.

Muradi menjelaskan urgensi keberadaan Kaster dulu, dan kenapa dihapuskan di era Gus Dur.

Pertama, Muradi menjelaskan keberadaan Kaster biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi rezim. Ia menyebut Kaster ini bekerja untuk memperkuat pedoman militer, khususnya matra darat kerja non-kombatan.

Muradi pun beranggapan bahwa Kaster ini juga tak berangkaian dengan bentrok antara Iran dengan Israel-AS di area Timur Tengah. Ia menyebut perihal itu tak menyelesaikan persoalan, mengingat selama perang di Timur Tengah hingga sekarang tak ada serangan darat nan terjadi.

"Artinya apa? Artinya serangan darat itu the last-last option. Paling utama adalah memperkuat memperkuat udara dan laut," ucap dia.

Muradi mengatakan jika memang kembalinya Kaster ini sebagai corak antisipasi peperangan di Timur Tengah, maka perihal itu seakan salah sasaran. Ia menyebut peperangan generasi kelima seperti di Timur Tengah sudah berkembang dari perang konvensional dulu.

"Saya jika mau disiapkan, siapkan dulu itu armada kita. Siapkan dulu misalnya anti rudal kita lah untuk, untuk menangkis itu," ujar dia.

"Serangan udara menghancurkan basis-basis darat baru kelak mereka bakal serangan darat. Kapan? Itu dia sampai hari ini belum clear, kenapa? Karena kedua-duanya tetap kuat kan itu," imbuhnya.

Penghapusan Kaster TNI upaya setop dwifungsi ABRI

Terpisah, pengamat sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut wajar jika pengaktifan kembali Kaster TNI memunculkan perhatian publik.

Ia menyebut penghapusan kedudukan itu pada 2001 merupakan bagian dari upaya mengakhiri praktik dwifungsi ABRI.

"Karena itu, TNI saat ini memikul semacam beban pembuktian historis. Artinya, TNI perlu menunjukkan secara transparan bahwa pengaktifan kembali Kaster tidak berangkaian dengan pola lama dwifungsi," kata Fahmi.

Ia menyebut TNI kudu bisa menjelaskan bahwa keberadaan kembali Kaster ini merupakan bagian dari kebutuhan strategis pertahanan negara nan berkembang dalam konteks nan sangat berbeda.

Fahmi beranggapan dalam konteks dinamika keamanan dunia nan semakin kompleks, penguatan kegunaan teritorial memang mempunyai relevansi nan semakin besar.

Ia menyebut ancaman terhadap negara saat ini tidak lagi selalu berbentuk perang konvensional, tetapi semakin asimetris dan multidimensi, mulai dari krisis pangan, musibah alam, radikalisme, hingga ancaman siber dan perang informasi.

Dengan begitu, dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), beragam rumor tersebut memerlukan sistem penemuan awal dan koordinasi nan kuat di tingkat wilayah.

"Karena itu, peningkatan eselonering dari Asisten Teritorial (Aster) bintang dua menjadi Kaster bintang tiga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat orkestrasi pembinaan teritorial secara lebih strategis di tingkat pusat," ucap dia.

Ia juga mengatakan dalam perspektif nan lebih luas, langkah ini juga dinilai sejalan dengan agenda penguatan pertahanan nasional nan tengah didorong pemerintahan Prabowo.

Dengan menempatkan ketahanan nasional sebagai konsep nan tidak hanya berkarakter militer, tetapi juga mencakup ketahanan wilayah, ketahanan pangan, hingga kesiapsiagaan menghadapi krisis.

Ia pun beranggapan dalam kerangka itu, jaringan teritorial TNI mempunyai peran krusial sebagai simpul penghubung antara pertahanan negara dan kekuatan masyarakat di daerah. Namun, keberhasilan penguatan kegunaan teritorial tetap bakal sangat ditentukan oleh gimana pendekatannya dijalankan.

"Tantangan terbesar bagi Kaster adalah memastikan bahwa pembinaan teritorial dilakukan dengan pendekatan sinergi dan kolaborasi, bukan kekuasaan militer atas ruang sipil," ujar dia.

(mnf/dal)

Add