Dedi Mulyadi Respons Fatwa Haram Mui Soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos

Bandung, CNN Indonesia --

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan salah satu langkah untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan program Keluarga Berencana (KB). Dedi mengatakan, KB tidak hanya dilakukan dengan langkah vaksetomi.

Pernyataan Dedi ini sekaligus merespons fatwa MUI nan mengharmkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Dedi sebelumnya mensyaratkan vasektomi bagi para kepala family nan mau menerima bansos.

"Banyak langkah untuk KB. Kalau satu langkah tidak diperbolehkan, ada pengganti lain. Tinggal mau alias tidak," kata Dedi, di Bandung, Sabtu (3/5).

Dedi menuturkan, dia mau program KB agar berhasil, sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan. Dengan KB, diharapkan dapat mengendalikan jumlah kelahiran anak di Jabar.

"Salah satu langkah mengatasi kemiskinan adalah dengan pengendalian jumlah anak. KB kudu berhasil. Saya punya 3 anak, itu sudah cukup. Jangan mau bikin anak, tapi tidak mau tanggung jawab," katanya.

Vasektomi menjadi sorotan setelah Dedi melontarkan rencana untuk menjadikan KB pada laki-laki ini sebagai syarat satu family untuk menerima beragam support mulai dari danasiwa hingga support sosial lainnya.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Provinsi Jawa Barat menegaskan sterilisasi pada laki-laki alias vasektomi sangat tidak diperbolehkan alias haram dalam pandangan Islam lantaran dianggap sebagai tindakan pemandulan nan permanen.

Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 2012," kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei, dalam buletin sebelumnya.

Vasektomi, kata Rahmat, dimungkinkan andaikan ada kondisi-kondisi tertentu seperti untuk menghindari akibat kesehatan nan serius dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.

(csr/dmi)

[Gambas:Video CNN]