Jakarta, CNN Indonesia --
Kalangan pengusaha makin tercekik dengan kenaikan nilai plastik akibat perang di Timur Tengah. Bahkan, ada potensi pengurangan tenaga kerja (PHK) jika nilai plastik tidak segera turun.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengungkapkan sektor upaya nan sangat terdampak oleh kenaikan nilai plastik ini adalah bisnis nan berjuntai pada bungkusan seperti makanan dan minuman, Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), farmasi, logistik, dan ritel.
Shinta mengatakan kenaikan nilai bahan baku plastik sudah melampaui pola perubahan normal, apalagi dalam beberapa kasus meningkat lebih dari 100 persen. Kondisi ini disebut bisa terus bersambung dengan kondisi pasokan nan sangat terbatas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengingat komponen plastik dapat mencapai 20-40 persen dari cost of goods, apalagi hingga 50-80 persen pada produk tertentu, lonjakan ini secara langsung mendorong kenaikan biaya produksi secara keseluruhan," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/3).
Dalam situasi ini, pelaku upaya disebut berada pada posisi nan sangat menantang. Di satu sisi, mereka kudu menjaga nilai tetap terjangkau bagi konsumen untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, tekanan kenaikan biaya terus meningkat secara signifikan. Bagi UMKM dan sektor dengan margin tipis, Shinta menyebut tekanan ini sudah mulai menggerus profitabilitas dan berpotensi mengganggu keberlanjutan upaya jika berjalan dalam jangka panjang.
"Jika tekanan biaya ini berlanjut, akibat terhadap tenaga kerja menjadi nyata, meskipun dampaknya bakal terlihat dalam beberapa tahap penyesuaian," ujar Shinta.
Ia menjelaskan, pada tahap awal, bumi upaya bakal melakukan langkah penyesuaian melalui efisiensi operasional seperti penyesuaian jam kerja, pengurangan lembur, serta penundaan ekspansi dan rekrutmen.
Namun, jika tekanan biaya terus meningkat, berkepanjangan, dan tidak diimbangi dengan kebijakan nan mendukung, maka keahlian bumi upaya bakal semakin terbatas.
"Dalam kondisi tersebut, akibat terhadap penyerapan tenaga kerja bakal meningkat, dan dalam situasi tekanan nan berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan berujung pada pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya nan sangat berjuntai pada bungkusan plastik," ujar Shinta.
Hal itu tidak hanya berakibat pada bumi usaha, tetapi juga pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Dalam jangka pendek, Shinta meminta pemerintah memastikan kesiapan bahan baku dan daya dengan nilai nan kompetitif, khususnya bagi sektor industri prioritas.
Selain itu, pemerintah juga diminta menjaga pasokan gas dan listrik serta memperlancar akses bahan baku nan saat ini sangat ketat.
Di saat nan sama, Shinta menyarankan pemerintah dapat merujuk pada praktik di negara lain seperti Thailand dalam menjaga stabilitas nilai bahan baku plastik.
Di Thailand, pemerintah setempat mengendalikan kenaikan nilai bahan plastik agar tidak membebani konsumen.
Shinta juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan pada rantai pasok untuk memastikan sistem nilai tetap wajar dan tidak membebani industri maupun konsumen, termasuk mengantisipasi potensi distorsi alias spekulasi nilai plastik.
Sebagai langkah prioritas, pemerintah juga perlu mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui kebijakan nan mewajibkan penggunaan bahan baku daur ulang dalam bungkusan secara berjenjang dan terukur.
Kebijakan itu dinilai perlu diiringi dengan insentif nan jelas bagi pelaku upaya nan menggunakan material daur ulang, serta support terhadap investasi di industri daur ulang nan bisa menciptakan sistem closed-loop.
Pendekatan tersebut, sambung Shinta, krusial tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan bahan baku plastik dan ketergantungan impor.
"Selain itu, support fiskal dan kebijakan nan adaptif menjadi penting, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak, serta kehati-hatian dalam menambah beban izin baru di tengah tekanan dunia nan tinggi," ujarnya.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mengutarakan harapannya agar nilai plastik bisa turun pada April ini. Harapan ini muncul seiring dengan Indonesia nan tengah mencari pengganti sumber impor bahan baku biji plastik berupa nafta di luar Timur Tengah.
Budi mengatakan selama ini pasokan nafta banyak berasal dari Timur Tengah. Namun, pengiriman terganggu akibat perang, sehingga pemerintah mencari sumber impor baru dari India, Amerika Serikat, dan Afrika.
"Mudah-mudahan (harga plastik bisa turun bulan ini)," kata Budi di instansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4).
Ia menjelaskan impor dari ketiga wilayah tersebut saat ini tetap dalam proses. Pemerintah tetap menunggu kesiapan stok dari negara asal sebelum pengiriman dilakukan.
Selain itu, proses pengapalan juga diperkirakan lebih lambat lantaran perang di Timur Tengah. Dengan demikian, impor bahan baku baru belum terealisasi dan produsen plastik dalam negeri tetap kudu mengandalkan stok nan sekarang mereka miliki.
Budi menambahkan pemerintah juga terus mencari sumber pengganti lain selain tiga wilayah tersebut melalui perwakilan perdagangan di beragam negara.
Ia mengakui Indonesia juga kudu bersaing dengan negara produsen plastik lain seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Singapura dalam mendapatkan pasokan nafta.
"Kita terus mencari (dari) negara lain nan bisa mensuplai untuk bahan baku biji plastik," ujar Budi.
[Gambas:Youtube]
(dhz/sfr)
Add
as a preferred source on Google
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·