Isds Kritik Ralat Mutasi Tni: Dipengaruhi Kepentingan Luar Institusi

Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) mengkritik keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang meralat mutasi sejumlah perwira tinggi TNI nan baru diumumkan satu hari.

Co-Founder ISDS Dwi Sasongko menilai perihal itu tidak hanya mencerminkan ketidaksiapan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi TNI, tetapi juga mengindikasikan potensi masalah sistemik dalam tata kelola di tubuh TNI.

Ia mengatakan mutasi dalam tubuh TNI semestinya merupakan hasil dari proses nan matang, berasas pertimbangan menyeluruh terhadap kinerja, kebutuhan organisasi, dan pertimbangan strategis jangka panjang.

"Ketika sebuah keputusan krusial seperti ini diralat dalam waktu singkat, muncul kesan bahwa kebijakan tersebut diambil secara terburu-buru, tidak transparan, alias apalagi dipengaruhi oleh kepentingan di luar institusi. Hal ini berpotensi merusak kredibilitas TNI sebagai lembaga nan menjunjung tinggi disiplin, ketegasan, dan stabilitas internal," kata Sasongko dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5).

Selain itu, dia beranggapan kebijakan nan berubah-ubah juga berakibat negatif terhadap moral para perwira dan prajurit.

Ketidakpastian dalam penempatan kedudukan dinilai bisa menurunkan motivasi dan memunculkan spekulasi liar di lingkungan internal maupun eksternal.

"Dalam konteks reformasi militer dan profesionalisme TNI, perihal ini merupakan kemunduran nan perlu mendapat perhatian serius," ujarnya.

Ia mengatakan peristiwa itu kudu menjadi pelajaran serius bagi TNI agar kejadian serupa tidak terulang.

Sasongko mengatakan ada sejumlah perihal nan perlu dilakukan. Pertama, memperkuat sistem perencanaan dan pertimbangan pengembangan sumber daya manusia (pembinaan karier/binkar) di tubuh TNI.

"Dalam arti, mutasi dan promosi perwira tinggi kudu melalui sistem nan terstruktur dan berbasis merit. Perlu ada standar dan parameter nan jelas, transparan, dan terdokumentasi," katanya.

Kedua, TNI menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan mengenai setiap mutasi nan bakal dilakukan.

Ia mengatakan setiap kebijakan strategis nan menyangkut personel kudu dikomunikasikan secara terbuka dan disertai penjelasan nan masuk logika kepada masyarakat, terutama untuk menghindari spekulasi politik alias nepotisme.

Ketiga, meningkatkan independensi TNI dari pihak lain untuk kepentingan politik tertentu.

Ia mengingatkan TNI kudu tetap berada dalam koridor profesionalisme militer, tidak menjadi perangkat kekuasaan ataupun tergoda oleh tarik-menarik kepentingan politik.

"Keputusan Panglima kudu mencerminkan kepentingan organisasi, bukan individual alias golongan tertentu," katanya.

Keempat, TNI kudu membangun budaya lembaga nan konsisten dan profesional. Budaya TNI kudu dibangun diatas nilai konsistensi, integritas, dan kehormatan. Setiap kebijakan kudu mempertimbangkan akibat jangka panjang terhadap kultur organisasi TNI.

"Kelima, memperkuat sistem koreksi internal. Jika terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, koreksi memang bisa menjadi langkah korektif, tetapi kudu disertai pertimbangan menyeluruh agar tidak terulang. TNI perlu mempunyai unit pertimbangan internal nan independen dan objektif," katanya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya meralat mutasi perwira tinggi TNI nan baru satu hari diumumkan.

Agus mengeluarkan Keputusan 554a /IV /2025 tanggal 30 April nan meralat mutasi nan sebelumnya tercantum dalam Surat Keputusan 554 nan ditandatangani 29 April 2025. Dari 237 perwira tinggi, tujuh orang dibatalkan mutasinya.

Diantara pati nan mutasinya diralat adalah Letjen Kunto Arief Wibowo nan tadinya digantikan Laksda Hersan menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) dibatalkan.

Demikian juga Pangkolinlamil Laksda TNI Krisno Utama tidak jadi dimutasi menjadi Panglima Komando Armada III juga dibatalkan

(fra/fra)

[Gambas:Video CNN]