Jejak Anggota Dpr Endipat Wijaya Yang Sindir Donasi Rp10 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya ramai disentil publik usai menyinggung warga nan datang ke wilayah musibah Sumatra tetapi merasa nan paling bekerja dan menyumbangkan bantuan Rp10 miliar untuk korban banjir dan longsor Sumatra.

Mengutip dari laman resmi Fraksi Gerindra, politikus kelahiran Bengkulu tahun 1984 itu merupakan lulusan Teknik Metalurgi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melanjutkan pendidikannya di Swiss German University dengan bidang Manajemen.

Endipat merupakan personil DPR RI periode 2024-2029 dari wilayah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau. Awal karirnya dimulai dari menjadi teknisi di Double A Group selama satu tahun.

Setelah itu sempat pindah ke Kalimantan Timur dan berasosiasi dengan PT Kaltim Prima Coal. Di tahun 2011, Ia terjun ke bumi politik dan berasosiasi dengan Partai Gerindra.

Nama Endipat menjadi sorotan ketika membandingkan support pemerintah nan dia klaim triliunan rupiah dengan bantuan penduduk nan hanya Rp10 miliar untuk korban musibah Sumatra saat Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).

"Orang nan hanya datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah datang dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," ujar Endipat.

Ia mengharapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bisa menggencarkan info kerja pemerintah. Dirinya juga menyinggung support ke korban musibah nan diberikan pemerintah nan nilainya berjumlah triliunan.

"Orang per orang hanya nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliunan ke Aceh itu. Jadi nan kayak gitu minta dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi info seolah-olah negara tidak datang di mana-mana. Padahal negara sudah datang sejak awal di dalam penanggulangan bencana," tambahnya.

Selanjutnya, Endipat menyoroti keahlian Kementerian Kehutanan nan telah melakukan reboisasi dalam skala besar. Namun dia menyebut perihal tersebut kurang terpublikasi sehingga Kemenhut terus menerima kritik.

"Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan pertimbangan dan aktivitas menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,"

Endipat mengatakan keahlian pemerintah perlu secara masif diinformasikan ke publik dan berambisi Komdigi lebih aktif dan sensitif agar info nan disampaikan bisa viral seperti konten di media sosial.

"Jadi kami mohon, Ibu, konsentrasi kelak ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis rumor sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman nan sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu," sambungnya.

(nat/dal)

[Gambas:Video CNN]