Jelang Eksekusi Hotel Sultan, Pemerintah Buka Posko Layani Staf-vendor

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) resmi membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK untuk melindungi para karyawan, vendor, dan tenant nan berpotensi terdampak proses eksekusi Hotel Sultan.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan langkah tersebut sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto, ialah mengembalikan kejayaan aset negara kepada rakyat.

Eksekusi Hotel Sultan dilakukan sebagai upaya pengembalian aset negara dari PT Indobuildco yang mengelola selama 50 tahun.

"Arahan Presiden sangat jelas, gimana kita bisa merangkul para tenaga kerja nan sudah lama mengabdi untuk tetap dapat terlibat dalam kontribusi membangun bangsa. Bagi kami, sengketa ini bukan dengan masyarakat, melainkan dengan korporasi nan tidak lagi mempunyai kewenangan sah di lahan ini," ujar Rakhmadi dalam konvensi pers di Jakarta, Selasa (3/2).

Posko pelayanan bakal mulai beraksi pada  pukul 11.00 WIB, Rabu (4/2), sebagai komitmen pemerintah dalam mengedepankan aspek kemanusiaan tanpa mengesampingkan ketegasan norma dalam menyelamatkan aset bangsa.

Rakhmadi menjelaskan masyarakat bisa mendapatkan info resmi mengenai jasa pengaduan, serta menjadi pusat pendataan bagi tenaga kerja nan bekerja di lingkungan Hotel Sultan, sehingga pemerintah bisa memberikan perlindungan kewenangan ketenagakerjaan dan kesempatan penyerapan oleh manajemen baru sesuai regulasi.

Selain itu, posko juga bakal menampung laporan dari vendor dan penyewa sebagai konsultasi kelanjutan perjanjian dan agunan jasa agar agenda upaya alias event nan sudah teragendakan tidak terganggu.

Pelayanan nan bakal diberikan pada tenant dan penunggu dengan dilakukan verifikasi status guna untuk memastikan transisi alih kelola melangkah tertib dan transparan.

Rakhmadi menyebut pemerintah telah merancang rencana besar untuk mengubah Blok 15 menjadi ruang publik hijau nan terintegrasi dan bakal diperkuat dengan kehadiran stasiun MRT baru untuk mempermudah akses bagi publik secara terbuka.

Menurutnya, pembukaan posko juga untuk menghindari kekhawatiran pihak-pihak nan terlibat operasional Hotel Sultan, mengenai proses pengosongan lahan nan sekarang berdiri Hotel Sultan, didasarkan pada Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst nan berkarakter uitvoerbaar bij voorraad alias dapat dieksekusi segera.

Dalam kesempatan sama, Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto menjelaskan segala manuver manajemen tidak dapat menghalangi eksekusi Putusan uitvoerbaar bij voorraad Pengadilan Perdata.

"Terkait perkara a quo, tidak ada satu pun patokan norma maupun pedoman Mahkamah Agung nan menyatakan bahwa putusan PTUN bisa membatalkan alias menunda eksekusi Putusan uitvoerbaar bij voorraad Pengadilan Perdata. Karena itu, proses persiapan penyelenggaraan eksekusi ini sah dan merupakan bagian dari penegakan kepastian hukum," ujar Kharis.

Kharis juga mengingatkan pada Senin (9/2), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bakal memberikan teguran (aanmaning) kedua kepada PT Indobuildco. Jika mereka tidak hadir, maka pengadilan mempunyai diskresi penuh melanjutkan tahapan eksekusi riil.

Pemerintah juga mencatat kerugian negara akibat tunggakan royalti PT Indobuildco selama 17 tahun nan mencapai Rp754 miliar nan semestinya masuk ke kas negara. Pengelola lama pun diharapkan bersikap kooperatif dan menyerahkan aset secara sukarela demi menjaga martabat bumi upaya serta kelangsungan hidup para pekerja nan selama ini dijadikan tumpuan.

[Gambas:Video CNN]

(fln/pta)