Kemnaker Buka Suara Soal Laporan 10 Perusahaan Mau Phk Juli Mendatang

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka bunyi menanggapi laporan serikat pekerja mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) nan dilakukan 10 perusahaan tiga bulan mendatang alias Juli 2026.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan pihaknya tetap mengumpulkan info lebih dalam mengenai berita PHK tersebut demi merumuskan kebijakan nan pas.

"Ya kami terus kumpulkan informasi-informasi tersebut, kami bakal kaji dan kajian untuk pengambilan kebijakan nan pas," ujar Cris di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat, Rabu (29/4) dikutip Detikfinance.

Cris juga membenarkan ada beberapa perusahaan nan membikin pengaduan soal ancaman PHK. Namun, dia tidak merinci berapa jumlah perusahaan nan melakukan audiensi.

Ia hanya menjelaskan beberapa laporan dari perusahaan nan terpukul oleh perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel di area Teluk. Perang tersebut melambungkan nilai daya dunia dan berakibat pada upaya di Indonesia. Perusahaan nan mengadu ke Kemnaker di antaranya industri plastik dan gas.

"Ada beberapa (laporan). Lebih ke nan plastik sih, termasuk gas ya," tutur Cris.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan terdapat 10 perusahaan nan memberikan sinyal bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut perang Timur Tengah.

Meski begitu, Said menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut telah mulai membujuk pekerjanya untuk berbincang soal potensi pengurangan tenaga kerja dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.

"Jadi, berasas laporan dari personil KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya personil di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, jika perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said pada Selasa (14/4).

Ia menerangkan 10 perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 9.000 orang dan lokasinya tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.

"Ada 10 perusahaan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian mini di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, nyaris kurang lebih nan 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu nyaris kurang lebih mendekati 9 ribuan orang," terangnya.

Said juga mengatakan potensi PHK paling besar terjadi di sektor industri padat karya, seperti tekstil dan garmen. Hal ini lantaran industri tersebut sangat berjuntai pada bahan baku impor, seperti kapas dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, nan sekarang terancam terganggu pasokannya serta mengalami kenaikan harga.

Selain itu, industri otomotif dan elektronik juga terdampak imbas kenaikan nilai BBM industri nan tidak disubsidi ikut mendorong perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja, terutama tenaga kerja kontrak.

Kemudian, Industri berbasis petrokimia, seperti plastik juga terdampak lantaran bahan bakunya berbasis impor dan dibayar dalam dolar Amerika Serikat (AS).

"Kan elektronik banyak juga nan bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata jika bahan bakunya nan ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti bakal ada efisiensi dalam corak pengurangan karyawan," tandasnya.

[Gambas:Youtube]

(pta)

Add as a preferred
source on Google