Ketum Periklindo Moeldoko Sebut Tkdn Fleksibel Perlu Dipertimbangkan

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko menanggapi titah Presiden Prabowo Subianto mengenai pelonggaran patokan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Moeldoko menyatakan semangat memajukan industri, termasuk di sektor otomotif, melalui kebijakan TKDN merupakan perihal baik. Namun menurutnya, elastisitas dalam penerapan TKDN juga perlu dipertimbangkan.

"Tapi kami berambisi semangat TKDN ini sudah kuat, perlu untuk dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, sehingga semangat menuju TKDN ini jangan sampai kendor lagi," ujar Moeldoko saat ditemui di Jakarta, Rabu (23/4).

"Setidaknya, TKDN nan elastis juga perlu dipertimbangkan," tambah mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

Menurut Moeldoko, elastisitas TKDN pada dasarnya memberi akibat positif terhadap perkembangan industri dalam negeri. Pernyataan ini dia dasarkan pada pengalamannya saat tetap menjabat di posisi strategis pemerintahan.

Ia memberi contoh mengenai proyek dalam negeri nan terkendala lantaran patokan TKDN. Proyek tersebut berangkaian dengan teknologi tinggi dan mendesak untuk segera dilaksanakan, namun akhirnya mandek akibat syarat TKDN tidak terpenuhi.

"Sebagai contoh, saya pernah melapor kepada presiden saat tetap menjabat sebagai kepala staf. Ada kepala utama daya panas bumi nan terbentur patokan TKDN lantaran itu penuh high technology. Ini menyulitkan sehingga proyek itu stagnan. Padahal, perusahaannya sudah keburu berutang, akhirnya lantaran belum bisa jalan, bayar kudu terus bayar bunga," jelasnya.

Moeldoko menekankan pentingnya mempertimbangkan elastisitas TKDN, terutama untuk kasus-kasus tertentu agar tidak menghalang suasana investasi di masa depan.

"Suatu ketika, saya sampaikan kepada presiden bahwa situasi seperti ini butuh fleksibilitas. Sepanjang kita belum mempunyai teknologi nan mumpuni, sebaiknya dipertimbangkan untuk menggunakan komponen dari luar negeri," katanya.

Prabowo sebelumnya secara terbuka menyatakan bahwa patokan TKDN membikin Indonesia kurang kompetitif. Ia mendorong pelonggaran patokan tersebut juga sebagai respons terhadap akibat kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen nan diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

"Kita kudu realistis. Kalau TKDN dipaksakan, kita akhirnya kalah bersaing," ujar Prabowo belum lama ini.

"Saya sangat setuju TKDN dibuat fleksibel. Mungkin bisa diganti dengan insentif. Tolong ya, para pembantu saya, menteri-menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin nan realistis saja!" ujar Prabowo.

(ryh/fea)

[Gambas:Video CNN]