Kopdes Bisa Dapat Pinjaman Hingga Rp5 M, Dijamin Apbn

Jakarta, CNN Indonesia --

Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih bakal mendapatkan akses pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon hingga Rp5 miliar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal berkedudukan sebagai penjamin andaikan terjadi angsuran macet.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menjelaskan biaya untuk kopdes/kel berasal dari pinjaman bank, bukan hibah. Penyaluran dilakukan melalui skema pembiayaan berasas kebutuhan koperasi nan telah diverifikasi.

"Ini biaya Kopdes alias Koperasi Kelurahan itu kelak dananya pinjaman dari Himbara. Platformnya antara Rp4 miliar sampai Rp5 miliar sesuai kebutuhan," ujarnya dalam konvensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Zulhas menambahkan pengajuan pembiayaan kudu melalui proses verifikasi ketat oleh bank. Contohnya, untuk kebutuhan branding alias menjadi pemasok pupuk, koperasi kudu menunjukkan bukti kebutuhan seperti surat perjanjian kerja (SPK).

"Kalau sudah ada gudangnya, sudah ada kantornya, perlu branding, kelak perlu uang, itu bakal dilihat oleh perbankan," ujarnya.

Dalam kesempatan nan sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan proses pemberian pinjaman bakal dimulai setelah Kopdes mempunyai badan hukum, nan ditargetkan rampung pada Juli.

Setelah itu, bank bakal melakukan verifikasi kepantasan koperasi secara profesional.

"Kalau mau ngasih pinjaman Kopdes ini, itu diperiksa betul, dan itu bukan diberikan dalam corak uang, tapi plafon," kata Budi Arie.

Ia mencontohkan jika koperasi memerlukan truk, maka biaya bakal dibayarkan langsung ke perusahaan penyedia, bukan ditransfer ke rekening koperasi.

Budi Arie menyebut skema pembiayaan ini mempunyai tenor hingga 10 tahun dengan kembang subsidi. Bank juga bakal memeriksa latar belakang pengurus koperasi, termasuk riwayat hukum.

"Kalau pengurusnya nan dipilih orang bermasalah, kelak enggak balik. Tidak boleh terkena hukuman norma minimal lima tahun," jelasnya.

Terkait peran APBN, Budi Arie menyebut biaya negara bakal menjadi agunan dalam skema ini. Jika terjadi kandas bayar, biaya desa bakal digunakan untuk menutupi tanggungjawab tersebut.

"APBN ini semacam penjamin. Kalau ada masalah macet, biaya desa ini dipotong. Sama seperti Anda pinjam, penghasilan Anda ini jadi jaminan," ujarnya.

Pinjaman ini bakal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kopdes dan diawasi sesuai prosedur perbankan. Budi Arie mengatakan proses dirancang agar pembiayaan tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)