May Day Di Surabaya Terpecah, Kasbi-mahasiswa Pilih Aksi Di Dprd Jatim

Surabaya, CNN Indonesia --

Aksi peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day 2026 di Kota Surabaya, Jawa Timur terpecah, Jumat (1/5).

Konsentrasi massa tindakan terbelah antara di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya, dan ada juga di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Jumat.

Berdasarkan pantauan, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur berbareng aliansi besar Gerakan Serikat Pekerja (GESPER) Jawa Timur memilih tindakan di Kantor Gubernur.

Sedangkan, massa Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Timur, BEM Universitas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia Jatim, dan golongan masyarakat sipil lain melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Jatim.

Pantauan CNNIndonesia.com, sekitar seribuan massa campuran Kasbi dan mahasiswa melakukan tindakan di depan DPRD Jatim. Mereka membentangkan poster dan spanduk protes, orasi, hingga bernyanyi. Menariknya ada juga nan bermain bola dan gasing alias beyblade di jalanan.

Walhasil Jalan Indrapura tertutup total. Arus kendaraan dialihkan ke jalur lain.

Sementara itu, pagar kawat berduri sudah terpasang di depan gerbang Gedung DPRD Jatim.

Salah satu perwakilan Koordinator Kasbi Jawa Timur Antoni Matondang mengatakan, dalam aksinya mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sebagai pengganti UU Cipta Kerja alias Omnibus Law nan dinilai abnormal hukum.

Ia juga menegaskan, tindakan di DPRD Jatim ini merupakan upaya untuk mendorong parlemen di wilayah agar merekomendasikan percepatan revisi patokan ketenagakerjaan ke tingkat pusat.

Pasalnya, pemisah waktu dua tahun nan diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perbaikan alias memisahkan RUU Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja, bakal segera berhujung 2026 ini.

"Kita konsentrasi menyuarakan nan sampai hari ini RUU Ketenagakerjaan belum disahkan. Tadi RUU Ketenagakerjaan nan sesuai dengan keputusan MK kan harusnya 2 tahun. 2026 ini tenggatnya. Nah, kita dorongkan di wilayah menyuarakan di DPRD Jawa Timur memperingati hari May Day ini untuk DPRD Jawa Timur maupun Pemprov Jatim, nah, untuk merekomendasikan RUU ini segera menjadi sebuah undang-undang" kata Antoni di sela aksi.

Selain rumor nasional, Antoni juga menyoroti carut-marut penegakan norma ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Pihaknya menilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim tidak efektif dalam mengawasi maraknya PHK sepihak nan berlindung di kembali argumen efisiensi perusahaan.

"Selama ini PHK marak. Kenapa kok marak? Karena ketika ada terjadinya union busting, PHK lantaran efisiensi itu tidak ada penegakan norma di Dinas Provinsi Jatim. Pengawasan terutama. Di Provinsi Jatim ini sampai sekarang penegakan hukumnya tidak sesuai dengan SOP," ucapnya.

"SOP mensyaratkan 3 bulan sudah ada keputusan nota pemeriksaan pelanggaran normatif tetapi sampai ketika pun 3 bulan lebih alias apalagi 1 tahun tidak ada tindakan ke pengusahanya nan melanggar. Makanya PHK semena-mena itu tetap terjadi di Jawa Timur," tambahnya.

Terkait argumen massa memilih melakukan tindakan terpisah dari seremoni nan digelar komponen pekerja lain di Kantor Gubernur, Antoni menjelaskan bahwa bagi mereka 1 Mei adalah momen peringatan perjuangan, bukan seremoni suka cita di tengah kondisi pekerja nan tetap tertindas.

"Kita memang sengaja tidak mengikuti apa nan kemauan Pemprov Jatim ataupun kemauan pemerintah untuk merayakan. Padahal realitasnya kita tidak merayakan, kita memperingati. Karena apa? Kondisi ketenagakerjaan sekarang itu tetap miris, tetap ironis dengan PHK semena-mena, outsourcing terutama," ucap dia.

Aksi ini juga dihadiri mahasiswa dari beragam kampus seperti Unair, Unesa, hingga golongan BEM SI Jatim.

Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, menyatakan selain mendukung rumor buruh, mahasiswa juga membawa tuntutan spesifik mengenai pendidikan cuma-cuma dan penolakan wacana pemerintah pusat soal penutupan program studi nan dianggap tidak relevan.

"Kami mengamini tuntutan dari teman-teman buruh, kami juga membawa rumor tuntutan sendiri. Contohnya misalnya kami sekarang juga menyuarakan untuk mewujudkan pendidikan gratis. Terus kemarin juga teman-teman Unair menyepakati menolak wacana di Kemendikbud untuk menutup beberapa prodi nan katanya tidak relevan," kata Rizqi.

Hingga pukul 16.30 WIB massa tetap bertahan. Mereka ditemui sejumlah personil DPRD Jatim. Namun audiensi perbincangan nan terjadi di tengah kerumunan massa tetap melangkah alot.

[Gambas:Youtube]

Berikut tuntutan Massa Kasbi Jatim dan Mahasiswa:

1. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja dan wujudkan Undang-undang Ketenagakerjaan nan pro-buruh;

2. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan kemitraan;

3. Hentikan pemutusan hubungan kerja massal dan jamin kepastian kerja;

4. Wujudkan sistem bayaran layak nasional berbasis kebutuhan hidup layak;

5. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT);

6. Hentikan kriminalisasi dan represi terhadap aktivitas pekerja dan rakyat;

Tuntutan turunan:

1. Wujudkan agunan sosial universal bagi seluruh rakyat, Hapus kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja Perempuan, Wujudkan pendidikan dan kesehatan nan cuma-cuma dan berkualitas, Tingkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga Kesehatan.;

2. Berlakukan stimulus bagi pekerja : support sosial, subsisdi upah, kenaikan pemisah pendapatan tidak kena pajak/ wajib pajak pribadi dari pendapatan 4,5 juta/bulan menjadi 15 juta/bulan;

3. Jalankan reforma agraria sejati, Hentikan perampasan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam;

4. Tegakkan supremasi sipil dan hentikan militerisme, Lindungi kebebasan sipil dan kewenangan asasi manusia, Bebaskan seluruh tahanan politik pada saat aksi-aksi rakyat;

5. Batalkan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade ART dan keluar dari Board of Peace - BOP buatan Amerika Serikat;

6. Mendorong perdamaian bumi dan hentikan Perang!

7. Mendesak DPRD Jatim dan Pemprov Jatim merekomendasikan segera RUU Ketenagakerjaan menjadi UU tahun ini, serta keluar dari BOP segera.

8. Disnaker Provinsi Jatim bagian Pengawasan wajib tupoksinya penegakkan normative UU.

9. Pemprov Jatim dan DPRD Jatim menghentikan dan beri hukuman pengusaha nan PHK massal dengan semena-mena dan melanggar UU, cabut izin usahanya.

Tuntutan pendidikan

1. Wujudkan pendidikan cuma-cuma pada semua jenjang.

2. Tolak wacana penutupan prodi oleh pemerintah.

Tuntutan ekonomi

1. Hentikan perbudakan modern berkedok magang. Magang wajib termasuk pemanfaatan mahasiswa.

2. Tingkatkan penghasilan tenaga kependidikan.

3. Hapuskan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

4. Redistribusi anggaran ke wilayah mengenai hasil bumi di pulau madura, terkhusus tembakau dan migas.

Tuntutan politik dan demokrasi

1. Seret pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke peradilan umum.

2. Pulihkan nama baik dan bebaskan seluruh tahanan politik.

3. Hentikan kekerasan militeristik di tanah Papua.

4. Keluarkan Indonesia dari keanggotaan BOP

5. Hentikan represifitas terhadap wartawan dan wujudkan kebebasan pers.

6. Hentikan perburuan terhadap penduduk sipil.

7. Jamin perlindungan dan pemberdayaan terhadap pekerja kreatif.

8. Negara dan perusahaan kudu menjamin perlindungan, penyediaan ruang laktasi nan layak dan nyaman, hingga agunan keamanan kerja tanpa diskriminasi bagi pekerja mengandung serta menyusui.

9. Hentikan pemanfaatan dan jamin kesejahteraan tenaga pekerja di bagian kesehatan.

10. Tolak politisasi anggaran kesehatan.

11. Jamin akses dan info nan tepat dan kondusif terhadap kontrasepsi serta akomodasi kesehatan reproduksi di lingkungan kerja.

12. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja: wujudkan Undang-Undang Ketenagakerjaan pro-buruh.

13. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan kemitraan.

14. Hentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal: jamin kepastian kerja.

15. Wujudkan sistem bayaran layak nasional berbasis kebutuhan hidup layak.

16. Hentikan kriminalisasi dan represi terhadap aktivitas pekerja dan rakyat.

Tuntutan lingkungan

1. Tolak Surabaya Waterfront Land.

2. Tolak alih kegunaan rimba lindung menjadi real estate di Tretes.

3. Pulihkan secara penuh wilayah musibah banjir di Sumatera.

4. Hentikan pemanfaatan tambang nikel di Sulawesi

5. Hentikan deforestasi rimba di beragam wilayah di Indonesia serta berikan perlindungan penuh bagi rimba adat.

Tuntutan mengenai gender

1. Hapuskan diskriminasi kelamin dalam lowongan pekerjaan.

2. Hapuskan diskriminasi terhadap pekerja dari ragam seksualitas.

3. Lakukan reformasi satgas anti kekerasan seksual di perguruan tinggi.

4. Berikan kewenangan penuh bagi penyintas KS untuk penanganan dan pemulihan pasca kejadian, termasuk biaya visum.

(frd/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]