Mendagri Minta Pemda Kreatif Tingkatan Pendapatan Asli Daerah

2 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah wilayah (Pemda) untuk lebih imajinatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk, dengan mengubah pola pikir layaknya seorang wirausaha.

Hal itu disampaikan Tito dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4). Dalam arahannya, Mendagri menyoroti tingginya ketergantungan fiskal wilayah terhadap pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, sebagian besar wilayah di Sulut mempunyai porsi PAD nan relatif mini dibandingkan biaya transfer pusat. Kondisi lampau ditambah dengan shopping pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nan juga tinggi. Di sejumlah daerah, shopping pegawai apalagi mencapai lebih dari 50 persen dari total anggaran, membikin ruang fiskal untuk pembangunan jadi sangat terbatas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito menyatakan, pola pikir aparatur Pemda perlu diubah. Selama ini, birokrasi condong hanya berfokus pada shopping tanpa memikirkan upaya peningkatan pendapatan.

Untuk itu, dia mendorong agar para kepala wilayah mempunyai pola pikir layaknya wirausaha dalam mengelola finansial daerah. Tito menyebut, prinsip dasar pengelolaan finansial kudu memastikan pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

"Prinsip dasarnya adalah gimana pendapatan lebih tinggi daripada belanja, jangan dibalik," kata Tito.

Menurut Tito, ada sejumlah langkah pengelolaan anggaran nan dapat dilakukan daerah, termasuk untuk meningkatkan PAD. Pertama, efisiensi belanja, khususnya shopping operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan aktivitas nan tidak prioritas. Kedua, menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.

Tito juga mendorong Pemda untuk menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan investasi dan perizinan. Salah satu upaya nan dapat dilakukan adalah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses perizinan berusaha. Lalu, kepala wilayah juga bisa melibatkan organisasi nan bergerak di bagian upaya untuk menghidupkan sektor swasta.

"Ada Kadin (Kamar Dagang dan Industri), ada Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), ajak obrolan untuk menghidupkan swasta. Investasi itu kan enggak kudu luar negeri, dalam negeri juga bisa, lokal juga bisa," pungkas Tito.

(rea/rir)

Add