Mengurai Dosa Besar Bea Cukai Hingga Terancam Dibekukan Purbaya

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menakut-nakuti akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan merumahkan 16 ribu pegawai lembaga tersebut jika kinerjanya tak kunjung membaik.

Ia menekankan DJBC perlu berbenah, apalagi masyarakat belum puas dengan keahlian lembaga tersebut. Purbaya telah meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk membenahi DJBC hingga 2026 mendatang.

"Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, jika Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat tetap enggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan," ucap Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11) lalu.

"Kalau kita kandas memperbaiki, kelak 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ancam sang Bendahara Negara.

Ia juga tak segan untuk mengangkat langkah Presiden RI ke-2 Soeharto nan merekrut perusahaan Swiss Suisse Generale Surveillance (SGS3) untuk menjalankan tugas bea cukai.

"Diganti dengan SGS (Suisse Generale Surveillance), seperti era dulu lagi. Jadi, sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman nan mereka hadapi," ujarnya.

Menanggapi ancaman Purbaya itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama percaya intansinya bisa berbenah dan segala upaya pembenahan itu bisa selesai pada 2026 namalain dalam jangka waktu satu tahun, sesuai ultimatum Purbaya.

"Optimis, kudu optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan penghasilan buta saja itu? Tentu tidak bakal mau," ucap Djaka usai Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

Upaya perbaikan bakal dimulai dari kultur kerja DJBC. Djaka juga mendorong peningkatan keahlian para anak buahnya nan ditempuh melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara. Ia berjanji memperbaiki semua pelayanan untuk masyarakat. Ia percaya Bea Cukai bisa sedikit demi sedikit memperbaiki gambaran jelek tersebut.

"Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon support dari masyarakat untuk mendukung gimana kita ke depan menjadi lebih baik," imbuh Djaka.

Lantas, apa saja dosa dan masalah nan membelit Bea Cukai hingga membikin Purbaya mengancam bakal membekukan?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny Sasmita mengatakan Bea Cukai sedang menghadapi masalah sistemik, di antaranya kebocoran penerimaan negara akibat praktik manipulasi nilai impor alias undervaluation.

Dalam praktik ini, importir melaporkan nilai peralatan lebih rendah dari nilai sebenarnya saat masuk ke Indonesia. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan dari selisih itu.

Lalu, ada juga masalah kultur birokrasi nan tertutup, serta relasi transaksional dengan sebagian pelaku usaha.

"Kombinasi ini membikin info dan pengawasan tidak lagi kredibel, sehingga wajar muncul ancaman keras dari pemerintah alias Purbaya lantaran problemnya bukan lagi teknis, tetapi menyangkut integritas institusi," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (3/12).

Ronny mengatakan DJBC susah dibenahi lantaran kewenangannya terlalu besar, sedangkan sistem kontrol internalnya lemah. Reformasi digital sering mentok oleh resistensi internal, dan proses nan semestinya otomatis tetap disandera oleh interpretasi manual petugas.

Pemerintah juga condong berhati-hati lantaran penerimaan kepabeanan besar, sehingga pembenahan struktural sering ditunda. Akibatnya DJBC seperti "kandang kekuasaan" nan susah disentuh.

Ia mengatakan pembenahan Bea Cukai perlu perombakan struktur, transparansi data, dan pengurangan ruang negosiasi informal. Hal itu tidak otomatis berubah hanya lantaran pemimpinnya, Djaka Budhi Utama merupakan seorang purnawirawan TNI.

"Jika struktur tidak disentuh, hasilnya hanya pergantian komandan tanpa perubahan medan," katanya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karim menilai reputasi DJBC turun lantaran temuan praktik nan mencederai penerimaan negara, seperti under-invoicing nan membikin nilai pabean jatuh, celah masuknya peralatan ilegal, serta jasa nan belum konsisten di simpul pelabuhan besar.

Menurutnya, perbaikan susah dilakukan lantaran rantai proses kepabeanan melibatkan banyak titik rawan: penilaian nilai pabean, pengelompokkan HS, dan pengawasan pasca-clearance.

"Tidak heran wacana penunjukan SGS kembali muncul sebagai tekanan eksternal ketika pembenahan internal melangkah lambat," katanya.

Syafruddin menilai penunjukan bos Bea Cukai berlatar militer berpotensi menjadi momentum berbenah jika disiplin komando diterjemahkan menjadi sasaran operasional nan terukur, seperti pemangkasan waktu rilis barang, hit rate intelijen nan naik, serta penurunan contact points manual melalui akses berbasis peran dan jejak audit digital.

"Latar Letjen purnawirawan Djaka Budhi Utama memberi modal kepemimpinan tegas, sejalan dengan argumen pemerintah nan menghendaki sosok berani untuk memulihkan integritas dan kinerja. Hasilnya bakal terlihat jika scorecard dipublikasikan berkala dan kasus teladan ditindak dari hulu ke hilir sehingga pesan disiplin menyentuh seluruh rantai komando," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(pta)