Menpar Widiyanti: Jadikan Raja Ampat Simbol Ri Terhadap Keberlanjutan

Jakarta, CNN Indonesia --

Pencabutan izin upaya empat perusahaan tambang nan beraksi di Raja Ampat, Papua Barat Daya mendapat respons positif dari Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri.

Selain itu, Menpar Widi juga mengusulkan pemerintah untuk membentuk tim lintas kementerian dalam menangani kasus tambang nikel di Raja Ampat.

"Per hari ini tanggal 10 Juni 2025, pemerintah telah mencabut upaya izin pertambangan berada di area Raja Ampat, kami juga telah mengusulkan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat nan berorientasi pada pariwisata berbobot dan berkepanjangan dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, dan sosial kultural dan skala ekonomi," ujar Widi dalam video statement nan diterima CNNIndonesia.com, Selasa (10/06).

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) turut menyambut baik langkah pengawasan dan pertimbangan nan sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

"Ini membuktikan bahwa kita satu bunyi dalam menjaga area nan rentan namun luar biasa berbobot ini," ujar wanita berumur 54 tahun ini.

Widi menilai, Raja Ampat merupakan maha karya alam nan tidak tergantikan sebagai destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Raja Ampat juga bagian dari UNESCO Global Geopark, sehingga menjadi kebanggaan nasional dan kudu dijaga berbareng agar tetap lestari.

"Mari kita jadikan Raja Ampat bukan sekadar tempat bagus untuk dikunjungi tetapi simbol Indonesia terhadap keberlanjutan, lantaran membangun pariwisata bukan hanya mendatangkan visitor tapi juga melindungi soal kehidupan alam dan manusia untuk hari ini dan masa depan," tutur menteri terkaya dalam Kabinet Prabowo-Gibran ini.

Belakangan, terjadi polemik di masyarakat soal keberadaan tambang nikel di Raja Ampat. Aktivitas tambang nikel dilakukan di beberapa pulau mini seperti Pulau Gag, Pulau Kawe, Pulau Manuran, dan Pulau Batang Pele di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Meskipun klaim pemerintah letak tambang nikel tidak bergesekan langsung dengan lokasi wisata terkenal Raja Ampat seperti Piaynemo, para pegiat lingkungan dan masyarakat lokal cemas akibat kerusakan ekosistem bakal meluas.

Dampak lingkungan dari aktivitas tambang biasanya termasuk deforestasi, limbah tambang, lampau lalang kapal tongkang, hingga pencemaran air. Jika potensi akibat lingkungan itu terjadi. Raja Ampat nan terkenal dengan surga alam bawah lautnya bisa ditinggal wisatawan. Padahal, penduduk setempat banyak berjuntai pada industri pariwisata.

Masyarakat tanah air pun marak memprotes penambangan ini, baik secara langsung maupun melalui media sosial dengan hashtag #SaveRajaAmpat.

Presiden RI Prabowo Subianto kemudian memutuskan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan nan beraksi di Raja Ampat, Papua Barat Daya, di antaranya, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.

"Kemarin bapak Presiden memimpin ratas telaah IUP di Raja Ampat ini dan atas persetujuan presiden memutuskan bahwa pemerintah bakal mencabut IUP untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/6).

(wiw)

[Gambas:Video CNN]