slot gacor hari ini gampang menang manut88 slot dana manut88 link manut88 manut88 login manut88 manut88 link manut88 slot server thailand manut88 manut88 manut88 manut88 link alternatif manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 manut88 login manut88 login GampangJP

Menperin Blak-blakan Soal Kelapa Langka: Eksportir Tak Kena Pajak

Sedang Trending 2 bulan yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan komoditas kelapa saat ini belum mempunyai kebijakan tata niaga bahan baku seperti pelarangan ekspor, pungutan ekspor, dan lartas, meski jadi produsen kelapa lima besar dunia. 

Ia menyampaikan ini dalam audiensi Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) di instansi Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (30/4/2025) kemarin.

Dalam audiensi tersebut, para pengusaha mengeluhkan kelangkaan bahan baku industri pengolahan kelapa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus mengakui para pelaku industri pengolahan kelapa mempunyai kepentingan nan sama untuk mengutamakan kesejahteraan petani kelapa, sejalan dengan upaya untuk menjaga petani tidak beranjak komoditas nan ditanamnya.

Agus kemudian menyoroti ketiadaan kebijakan tata niaga bahan baku kelapa di Indonesia.

"Sementara negara-negara produsen kelapa lainnya seperti Filipina, India, Thailand dan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan larangan ekspor untuk menjaga nilai tambah ekonomi kelapa, lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan industri pengolahan kelapa," kata Agus, seperti dikutip dari detikcom.

Agus mengatakan, program hilirisasi kelapa telah sukses menarik investasi dari beragam negara, termasuk Malaysia, Thailand, Tiongkok dan Sri Lanka. Tetapi saat ini, perusahaan tersebut kesulitan lantaran terjadinya kelangkaan bahan baku kelapa.

Saat ini, kata Agus, komoditas tersebut condong diekspor dalam corak kelapa bulat lantaran belum ada izin tata niaganya. Agus juga menyebut kelangkaan kelapa terjadi lantaran stok nan ada dialihkan untuk ekspor.

"Eksportir tidak dipungut pajak, sedangkan industri dalam negeri membeli kelapa dari petani dikenakan pajak PPh pasal 22 sehingga playing field antara eksportir dengan industri kelapa dalam negeri tidak sama," ungkapnya.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi kelapa, unik rumah tangga dan industri mini dan menengah (IKM), sebanyak sekitar 2 miliar butir kelapa per tahun.

Hal ini menyebabkan Indonesia kekurangan suplai di pasar-pasar tradisional dan menyebabkan kenaikan harga, serta konsumen rumah tangga menjadi korban.

Ekspor dalam corak kelapa bulat dari Indonesia ke negara lain juga dikhawatirkan menggeser pasar produk hilir kelapa Indonesia nan telah menjangkau pasar global.

Produk-produk nan dimaksud, ialah minyak kelapa, desiccated coconut, nata de coco, konsentrat air kelapa, arang aktif, dan briket. Pangsa pasar ekspor produk kelapa di tahun 2024 menyentuh US$ 2 miliar, dengan 85 persen merupakan produk olahan kelapa.

Apabila kondisi kelangkaan bahan baku pengolahan kelapa berlanjut, dikhawatirkan Indonesia kehilangan devisa hasil ekspor industri pengolahan kelapa nan berakibat pada sekitar 21 ribu pekerjanya.

Baca selengkapnya di sini.

(vws)

[Gambas:Video CNN]

Berita Hari Ini

Berita Terbaru

Berita Indonesia

Cerita Horor

Pesona indonesia

Kabar Tempo

Liputan berita

Berita Indonesia Terbaru