Mensos Gus Ipul Dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik antusiasme delapan kepala wilayah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Ia pun meminta mereka segera menyiapkan lahan maupun gedung nan nantinya bakal digunakan.

Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menemui 8 kepala daerah, ialah bupati Aceh Jaya, Kepulauan Aru, Padang Lawas Utara, Halmahera Tengah, Sanggau, Tegal, Kutai Timur, dan Tabalong di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

"Kita bikin komitmen, mari kita percepat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, apakah dengan rintisan dulu alias gedung permanen. Nanti tergantung kondisi lapangannya. Kita senang sekali jika disambut dengan semangat, kita juga ikut semangat," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan bahwa ada beberapa persyaratan nan kudu dipenuhi kepala wilayah sebelum menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Salah satunya, ialah status lahan nan diusulkan sebagai letak sekolah rakyat permanen bukanlah tanah sengketa dan merupakan milik Pemda.

"Selama memenuhi syarat, ada gedungnya, kita bisa sigap untuk (menyelenggarakan) sekolah nan permanen. Kita dukung," ujarnya.

"Maka itu, semakin sigap tanah ada, semakin sigap dibangun, semakin sigap masyarakat merasakan hadirnya Sekolah Rakyat," sambung Gus Ipul.

Gus Ipul menyebut, program nan digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan miniatur pengentasan kemiskinan. Sebab, anak-anak dari family Desil 1 dan 2 berasas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) disekolahkan. Sementara, orang tua mereka diberdayakan melalui beragam program pemberdayaan sosial.

"Anaknya lulus sekolah, orang tuanya menjadi berdaya. Jadi anaknya diintervensi, orang tuanya diintervensi secara simultan," ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul juga kembali mengingatkan bahwa tidak boleh ada praktek curang dalam proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat. Dia menegaskan, kepala wilayah dan Kemensos mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi.

"Ini tanggung jawabnya bupati, tanggung jawab saya juga. Jadi di sini (perekrutan murid) jangan ada sogok-menyogok," tegasnya.

Di tempat nan sama, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Moh Djumpa mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Ia berambisi Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan di wilayahnya untuk membentuk generasi nan unggul dan tangguh.

"Hari ini kita sangat antusias untuk memperjuangkan jika bisa secepatnya Sekolah Rakyat itu kita peroleh. Kami percaya bahwa Sekolah Rakyat ini untuk wilayah kita alias mungkin secara umum, tadi bapak jelaskan bahwa pemerintah inginkan agar ke depan generasi-generasi nan lulus dari Sekolah Rakyat itu generasi nan tangguh," kata Djumpa.

(tim/dal)

[Gambas:Video CNN]