Pemkab Tangerang Berencana Kirim Siswa Nakal Ke Barak Tni-polri

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten berencana memberikan pendidikan kepada siswa bermasalah tingkat SMP di barak TNI dan Polri.

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan pihaknya mau siswa bermasalah mempunyai karakter dan kedisiplinan kuat, seperti halnya program pendidikan ini diterapkan oleh Pemprov Jawa Barat.

"Karena anak-anak bermasalah ini tetap di bawah umur dan belum bisa dihukum pidana. Nampaknya memasukkan anak ke lembaga TNI/Polri bisa dilakukan untuk mendidik dan memberi pengaruh jera agar bisa menjadi pengalaman buat mereka," kata Intan di Tangerang, Rabu (7/5) dikutip Antara.

Intan menjelaskan rencana program pendidikan karakter dan kedisiplinan bagi siswa bermasalah ini sedang dilakukan pembahasan mendalam berbareng Dinas Pendidikan dan TNI/Polri.

"Sejauh ini kami belum menjajaki kerja sama dengan TNI/Polri kaitan ini, biasa kami koordinasi dengan sekolah-sekolah dan anak," katanya.

Selain itu, pihaknya bakal mengeluarkan surat info (SE) ke seluruh lembaga pendidikan dan para wali siswa di Kabupaten Tangerang untuk membahas mengenai dengan program tersebut.

"Nanti kita biasa panggil pihak orang tua diberikan pengarahan dan pihak sekolah agar memberikan hukuman terhadap anak-anak bermasalah," ujarnya.

Intan mengimbau para orang tua agar senantiasa mengawasi dan memantau anak-anaknya saat berada di luar rumah, sebagaimana diketahui di wilayah Tangerang saat ini rentan tindakan pidana dan tawuran antarsekolah.

"Orang tua tetap memantau untuk memberikan pengaruh jera dan pemberitahuan kepada anak agar memantau," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencanangkan program mengirim siswa bandel ke barak militer. Dedi juga berencana memperluas jangkauan pembinaan di barak militer untuk orang dewasa.

Dedi menyatakan bakal mengirim orang-orang dewasa nan bermasalah selain para pelajar bermasalah ke barak militer untuk diberikan pendidikan kedisiplinan.

Upaya Dedi memberikan pendidikan kedisiplinan militer ke para pelajar bermasalah di Jawa Barat ini menuai ragam kritik dari DPR hingga Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa bandel ke barak TNI tidak tepat. Sebab, TNI tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan civic education alias pendidikan kebangsaan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di instansi Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Senada, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai tak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara-cara militeristik. Menurut dia, rencana itu perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan.

"Tidak semua problem kudu diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4).

(fra/antara/fra)

[Gambas:Video CNN]