Pemkot Bogor Gelar Rapat Besok, Bahas Siswa Masuk Barak Militer

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Kota Bogor tengah membahas penerapan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mau membawa siswa "nakal" ke barak militer.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengaku tengah berkoordinasi dengan lembaga TNI perihal tersebut.

"Kami sedang koordinasikan kesiapan lembaga TNI nan bisa melaksanakan aktivitas dimaksud. Termasuk kriteria anak bandel nan bisa dikategorikan untuk diarahkan masuk barak," ujar Dedie kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Senin (5/5).

"Rakornya besok (6/5) dibahas berbareng TNI dan Polri," sambungnya.

Dedi Mulyadi saat ini sudah memulai program mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk mendapat program kedisiplinan.

Program ini ditargetkan bakal diikuti oleh 900 siswa, dengan anggaran kurang lebih Rp6 miliar.

Mereka nan dikirim ke barak militer misalnya siswa nan kerap tawuran, membolos, alias suka bermain game hingga lupa waktu.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa bandel ke barak TNI tidak tepat. Komnas HAM menilai TNI tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan civic education alias pendidikan kebangsaan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di instansi Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

"Itu proses di luar norma jika tidak berasas norma pidana bagi anak di bawah umur," lanjut dia.

Sementara Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menilai tak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara-cara militeristik.

Menurut dia, rencana itu perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan.

"Tidak semua problem kudu diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4).

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]