Jakarta, CNN Indonesia --
Pengusaha merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem pekerja outsourcing.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengatakan rencana tersebut kudu disertai dengan analisa teknokratis nan komplit dan komprehensif.
"Karena ini apa nan mau dihapusnya gitu loh. Problemnya itu di mana? Apa di sistemnya, apa di implementasinya? Kalau di implementasinya, jika ada problem alias penerapan nan tidak sesuai ya tinggal diperbaiki implementasinya. Tapi jika sistemnya, ya kudu dievaluasi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bob mengatakan pemerintah juga kudu memandang praktik outsourcing di negara lain seperti India dan Filipina. India, sambungnya, mendapatkan outsourcing teknologi dari negara lain. Kemudian Filipina juga salah satu pendukung pertumbuhan ekonominya adalah upaya outsourcing.
Selain itu, sambungnya, outsourcing juga bisa memeratakan perekonomian lantaran konsepnya nan memberikan sebagian pekerjaan ke pihak lain.
"Jadi jangan sampai jika ini dihapus terjadi pemusatan aktivitas ekonomi hanya di satu tangan. Tentunya ini bakal menghalang pemerataan ekonomi bagi kita di Indonesia," katanya.
Senda, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengatakan penghapusan outsourcing kudu didahului dengan kajian obrolan nan komprehensif.
Outsourcing, sambungnya, juga bisa menjadi salah satu materi nan kelak bakal dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
"Sehingga memang jika ditanya apakah pengusaha setuju alias tidak menghapus outsourcing, tentu ini tetap perlu suatu obrolan nan lebih mendalam," katanya.
Ia menambahkan masalah outsourcing kudu betul-betul dilihat dari perspektif perspektif bumi upaya maupun dalam perspektif pekerja alias buruh.
"Nah, ini kira-kira nan dihapuskan nan mana ini? nan orangnya, pekerjanya alias mungkin alias nan sektor usahanya, alias usahanya dalam perihal ini. Karena tentu memang bakal ada plus dan minusnya dan outsourcing itu juga merupakan bagian daripada kebutuhan pengusaha dalam perihal ini," katanya.
Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal menghapus sistem kerja outsourcing.
Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya memperingati Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Untuk melaksanakan penghapusan sistem outsourcing tersebut, Prabowo bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
"Saya bakal meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari gimana caranya kita jika bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita mau menghapus outsourcing," tegas Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
(fby/agt)