Perludem Nilai Parliamentary Threshold Tak Signifikan Ke Komposisi Dpr

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketentuan ambang pemisah parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi perdebatan hangat di parlemen beberapa waktu terakhir.

Hal itu berjalan seiring pembahasan perubahan undang-undang pemilu alias RUU tersebut nan telah masuk prolegnas 2026 untuk dibahas Komisi II DPR. Ambang pemisah parlemen adalah persentase minimal total perolehan bunyi nasional nan kudu didapatkan Parpol dalam Pemilu Legislatif untuk bisa mendapat bangku di DPR.

Pemerhati pemilu menilai nomor periode pemisah parlemen tak selalu berkorelasi pada penyederhanaan partai di dalam parlemen. Beberapa waktu terakhir bergulir wacana soal penghapusan periode pemisah parlemen itu.

Berdasarkan rekam jejak data, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut nomor PT itu tak berakibat signifikan pada penyederhanaan partai di DPR.

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Pratama mengungkap info kenaikan partisipasi bunyi dari pemilu 2009 ke 2014 nan justru ikut meningkatkan jumlah partai di DPR dari sembilan menjadi 10. Padahal, nomor periode pemisah parlemen kala itu juga ikut naik dari 2,5 persen menjadi 3,5 persen.

"Dengan PT-nya meningkat 1 persen dari 2,5 persen menjadi 3,5 persen, di DPR itu partai politik bertambah satu menjadi 10 partai politik, artinya dalam perihal ini parliamentary threshold tidak punya akibat signifikan juga terhadap upaya penyederhanaan partai politik," kata Heroik dalam rapat di DPR pada Senin (2/2) lalu.

Menurut Heroik, di satu sisi, periode pemisah parlemen selama ini dikritik lantaran disproporsionalitas hasil pemilu. Pasalnya semakin tinggi periode batas, semakin tinggi pula bunyi hasil pemilu nan terbuang.

Pada pemilu 2024, jumlah bunyi nan terbuang mencapai 17,3 juta bunyi dengan periode pemisah parlemen sebesar 4 persen dari sekitar 10 partai peserta pemilu.

Meski begitu, di sisi lain, periode pemisah dianggap krusial untuk menyederhanakan partai di parlemen.

Menurut Heroik, dalam kasus itu, nan perlu dibenahi bukan menyederhanakan jumlah partai di DPR lewat periode batas, melainkan konsentrasi bangku di parlemen untuk partai.

"Artinya ada penegasan nan mana partai besar, menengah, dan juga partai kecil," katanya.

Di Inggris, kata Heroik, meski ada 15 partai nan masuk parlemen, bangku bunyi partai itu hanya terkonsentrasi pada dua partai yakni, konservatif dan buruh. Mereka, lanjutnya, tak mengenal istilah sistem multipartai.

"Maka dari itu misalnya dalam menghitung sistem kepartaian, kami lebih menggunakan formula, ada nan namanya effective number parties in parliament (ENPP). Hitung ENPP untuk memandang seberapa terkonsentrasi bangku itu ke partai politik," katanya.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]