Pers Nilai Realita Pembangunan Ikn Belum Sesuai Klaim Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pemimpin redaksi media nasional menilai realitas di lapangan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sepenuhnya sejalan dengan narasi publik nan dibangun pemerintah.

Mereka menyoroti keterbatasan informasi, proses nan dinilai terburu-buru, serta konteks ekonomi nan kurang mendukung sebagai tantangan dalam penyelenggaraan megaproyek tersebut.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari menyebut meski pendapat pemindahan ibu kota bukan perihal baru, pelaksanaannya di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinilai melangkah cepat, serta tidak disertai obrolan nan solid di level internal pemerintahan. Bahkan di tingkat menteri sempat ada kebingungan mengenai waktu pengambilan keputusan pembangunan IKN.

"Ini bisa dikatakan pendapat nan sangat tergesa-gesa, dengan titel awalnya adalah 'Presiden Jokowi perlu legacy'. Bahkan dalam pembicaraan pembentukan ibu kota ini, tingkat menteri pun sempat mempertanyakan presiden, kemarin dibicarakan kapan?" ujarnya dalam Peluncuran dan Bedah Buku Nusantara Ver 1.0: The Untold Stories di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (30/4).

Titin menambahkan dalam peliputan media, pembangunan IKN seringkali terlihat seperti proyek nan tidak sepenuhnya transparan. Ia menyebut ada pergeseran letak nan tidak dijelaskan ke publik.

Ia juga menyoroti disparitas info antara masa kepemimpinan Kepala OIKN sebelumnya, Bambang Susantono, dengan masa sekarang. Menurut Titin, sekarang info lebih sering datang dari media sosial nan isinya justru berkarakter sinis.

"Yang datang ke kita sekarang adalah dari konten-konten anorganik dari media sosial, dengan nada-nada cynical, kaya patung jadi Gotham City dan sebagainya. Sementara kami mau info nan valid, bukan spekulatif," kata Titin.

Senada dengan itu, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Benyamin menyebut pembangunan IKN saat ini perlu dievaluasi dari sisi realitas ekonomi.

Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia nan sedang mengalami tekanan akibat perang dagang, pelemahan daya beli, dan perlambatan kredit, membikin kelanjutan proyek IKN terasa kurang realistis untuk saat ini.

"Situasi sekarang boleh dibilang kurang realistis untuk melanjutkan pembangunan IKN. Bukan berfaedah kudu disetop, lantaran sudah dimulai, tapi perlu dilihat kembali dengan situasi nan terjadi sekarang ini," ujarnya.

Maria menjelaskan banyak pelaku upaya dan lembaga finansial mulai merasakan perlambatan ekonomi secara nyata, seperti turunnya angsuran kendaraan bermotor dan konsumsi rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, dia menilai krusial untuk memandang ulang skala prioritas shopping negara, termasuk proyek strategis seperti IKN.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra mengkritisi percepatan pembangunan IKN nan dinilainya berisiko mengorbankan kualitas dan prinsip kehati-hatian.

Ia mengakui adanya urgensi politik nan mendorong proyek ini agar dapat selesai dalam masa pemerintahan Jokowi, namun memperingatkan bahwa langkah-langkah percepatan bisa menimbulkan masalah baru.

"Percepatan-percepatan kadang-kadang ada festive, sehingga mungkin jadi tidak terlalu proper. Jangan-jangan PR-nya bukan pada pembangunan IKN, tapi pada sistem politik kita nan belum menjamin keberlanjutan program lintas pemerintahan," kata Sutta.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun sistem pendukung jangka panjang agar proyek seperti IKN tidak tergantung pada satu figur presiden, melainkan bisa melangkah konsisten di bawah siapa pun nan memimpin.

Sutta menekankan kestabilan sistem politik dan tata kelola kebijakan publik adalah fondasi utama agar penanammodal percaya dan proyek melangkah dengan arah nan jelas.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)