Prabowo Bakal Hapus Outsourcing

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus sistem outsourcing pekerja.

Karenanya,ia memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, nan baru bakal dibentuk, untuk mencari langkah menghapus sistem tersebut.

Dewan tersebut rencananya diisi para ketua serikat pekerja tanah air.

"Saya bakal meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari gimana caranya kita jika bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita mau menghapus outsourcing," tegas Prabowo dalam Pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

Namun, Prabowo mengingatkan para pekerja untuk realistis. Dalam perihal ini, Indonesia kudu menjaga juga kepentingan investor.

"Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," terangnya.

Prabowo turut menyetujui usul para pemimpin serikat pekerja untuk segera mempertemukan pekerja dengan pemodal di Istana Bogor.

Selanjutnya, Prabowo menyebut dirinya bakal menggelar pertemuan antara 150 ketua pekerja dengan 150 pemimpin perusahaan.

"Saya bakal mengatakan kepada para pengusaha 'Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa membujuk pekerja-pekerja hidup dengan baik'," tegasnya.

"Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, support tunai langsung kepada mereka penghasilan rendah," sambungnya.

Prabowo mengungkapkan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya sudah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun bagi rakyat miskin.

"Tapi sekarang masalahnya kita kudu jaga, mereka nan memerlukan, mereka nan terima. Jangan mereka nan tidak perlu, tapi terima juga support dan subsidi, ini gak benar! Karena kita tetap dapat laporan ada nan tidak berhak," tandasnya.

Dalam peringatan May Day, hanya 3 serikat pekerja nan berkumpul dan berdiri berbareng Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day. Rinciannya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Sementara, serikat pekerja dan aliansi masyarakat sipil lainnya berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk melakukan tindakan demonstrasi.

(skt/sfr)