Samin Tan Diduga Setoran Ke Kepala Ksop Agar Kapal Batubara Lolos

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut taipan Samin Tan bayar duit setoran setiap bulannya kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan alias KSOP untuk meloloskan kapal berisi batubara ilegal.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut duit setoran itu diterima oleh Handry Sulfian (HS) selaku Kepala KSOP Rangga Ilung, Kalimantan Tengah.

Sebagai imbalannya, Syarief mengatakan tersangka Handry kemudian menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk PT MCM dan perusahaan lainnya.

"Padahal tersangka HS mengetahui bahwa arsip lampau lintas kapal nan memuat batu bara tersebut adalah milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) nan dijual menggunakan arsip nan tidak benar," ujarnya dalam konvensi pers, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan duit bulanan itu diterima Handry secara langsung dari Samin Tan selaku Beneficial Owner dari PT AKT. Syarief menyebut besaran duit nan diberikan pun bervariasi sejak tahun 2022 hingga 2025.

Ia menambahkan tersangka Handry juga tidak menjalankan tugasnya untuk memeriksa laporan hasil verifikasi dari Kementerian ESDM sebagai syarat terbitnya surat perintah berlayar.

"Seperti nan kita ketahui bahwa izin tambang PT AKT itu sudah diterminasi pada tahun 2017. Sehingga selama itu tidak ada lagi pengawasan dari tempat lain nan ada di situ adalah KSOP," tuturnya.

Selain itu, Syarief mengatakan interogator turut menetapkan Bagus Jaya Waedhana nan merupakan Direktur PT AKT sebagai tersangka. Bagus berkedudukan sebagai kontraktor penambangan batubara nan didasarkan pada PKP2B nan sudah diterminasi sejak tahun 2017.

Bagus, kata dia, juga menggunakan arsip beberapa perusahaan lain nan tidak mempunyai izin untuk melawan norma melakukan penambangan batu bara dan melakukan ekspor.

Kemudian ketiga, tersangka Helmi Zaidan Mauludin selaku General Manager PT OOWL Indonesia nan bergerak di bagian kelautan dan kargo.

Berdasarkan perannya, Helmi dan Samin Tan bersekongkol untuk pembuatan arsip Certificate of Analysis alias COA hasil uji laboratorium batu bara dari hasil tambang PT AKT.

"Tersangka HZM tersebut mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan dan sebagai surveyor melakukan pengecekan dan membikin arsip hasil verifikasi alias LHP hasil tambang," jelasnya.

Ia menjelaskan arsip itulah nan kemudian diajukan sebagai persyaratan untuk publikasi surat perintah berlayar dari otoritas Kesyahbandaran alias KSOP dan pembayaran royalti batubara.

"Yang mana dengan demikian meloloskan hasil tambang dari PT AKT nan telah diterminasi dengan langkah membikin laporan hasil verifikasi nan tidak sesuai serta mencantumkan asal-usul peralatan dengan nama perusahaan lain," pungkasnya.

Sebelumnya Kejagung menetapkan taipan Samin Tan sebagai kasus korupsi pengelolaan tambang terlarangan di wilayah Kalimantan Tengah pada periode 2016-2025.

Dalam perihal ini, Samin Tan selaku beneficial owner alias penerima faedah AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara terlarangan selama 2017-2025 dengan melawan hukum.

Sejatinya, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan terlarangan ini tetap bersambung lantaran Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

(tfq/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]