Sri Mulyani Izinkan Sisa Anggaran Rp16 T Dipinjam Kopdes Merah Putih

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengizinkan saldo anggaran lebih (SAL) anggaran penerimaan dan shopping negara (APBN) digunakan untuk pinjaman Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih Pada Tahun 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank nan Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Peraturan Menteri Keuangan nomor 63 itu mengalokasikan saldo anggaran lebih pemerintah untuk dapat dipakai untuk pinjaman ini," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (4/9).

Menurut Suahasil, SAL tersebut bakal ditetapkan di perbankan Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI. Kebijakan ini sekaligus sebagai agunan agar Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan pinjaman.

"Tentu kita sekarang mengundang dan kita bakal proaktif bekerja dengan para koperasi agar koperasi bisa menunjukkan kebutuhan-kebutuhannya dan mengusulkan kepada perbankan kita," jelasnya.

Berdasarkan PMK 63 Tahun 2025, SAL nan dialokasikan pemerintah di tahun ini Rp16 triliun. Penggunaan SAL dilakukan dengan pemindahbukuan biaya SAL dari rekening kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

"Dalam rangka pembiayaan KKMP dan/atau KDMP perlu dilakukan sinergi pendanaan antara pemerintah dan Bank," tulis pasal 2 beleid ini.

Sebelumnya, lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Koperasi-koperasi ini diharapkan dapat memutar perekonomian di desa dan kelurahan.

Untuk mendukung pendirian koperasi, pemerintah mengizinkan Kopdes Merah Putih meminjam duit ke bank. Pinjaman diperbolehkan hingga Rp3 miliar.

Meski begitu, Kopdes Merah Putih tidak bakal menerima duit tunai dalam pinjaman itu. Uang dari bank langsung dibelikan kebutuhan nan diajukan setiap koperasi.

"Misalkan, dia pinjam modal untuk gas, kan ada gasnya, alias sembako, kan ada sembakonya, jadi itu nan bakal menjadikan agunan kepada pihak bank," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/dhf)