Tak Sudi Ikut May Day Fiesta Di Monas, Kasbi Bakal Aksi Di Gedung Dpr

1 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) menolak berasosiasi ke acara May Day Fiesta di Monas nan dijadwalkan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat, 1 Mei 2026.

Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, menyatakan organisasinya bakal menggelar tindakan di depan Gedung DPR RI. Selain itu, tindakan tersebut juga bakal diselenggarakan di banyak daerah.

"Bahwa kami dari Konfederasi KASBI berbareng Aliansi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) bakal melakukan tindakan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta dengan perkiraan massa sekitar 10.000 orang," ujar Sunarno melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sunarno menyatakan tindakan tersebut merupakan inisiatif berdikari nan independen dan berbeda dengan seremoni May Day Fiesta di Monas nan sarat dengan narasi mainstream dan kooptasi kekuasaan.

"KASBI dan Aliansi GEBRAK tidak berasosiasi ke aktivitas May Day Fiesta di Monas bareng Presiden lantaran kondisi perburuhan secara riil memang tetap sangat memprihatinkan," tutur dia.

"Di mana agunan kepastian kerja alias status hubungan kerja pekerja justru masuk dalam skema labour market fleksibility, ialah sistem kerja nan memberikan kelonggaran atas pemenuhan hak-hak normatif kaum buruh, alias sistem kerja nan mengarah pada informalisasi tenaga kerja," imbuhnya.

Dia menjelaskan kondisi tersebut membikin pekerja semakin susah untuk mendapatkan status sebagai pekerja tetap. Hal itu diperkuat dengan izin Undang-undang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

"Sehingga pelanggaran hak-hak normatif pekerja makin masif terjadi di beragam sektor, jenis dan perusahaan. Misalnya bayaran rendah di bawah UMK, jam kerja panjang, tak ada agunan sosial, pelanggaran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan lain-lain," imbuhnya.

KASBI juga bakal menyoroti tentang kembalinya style militerisme di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di ranah sipil. Seperti prajurit nan ikut mengurus dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), dan lain sebagainya nan sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Bahkan, dalam menyikapi kritik dan pendapat rakyat nan berbeda pandangan sering kali menggunakan tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis aktivitas rakyat selama nyaris 2 tahun terakhir," kata Sunarno.

Dalam tindakan besok, KASBI membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya ialah:

Pemerintah dan DPR segera mewujudkan UU Ketenagakerjaan pro pekerja dengan melibatkan serikat pekerja pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 168 tentang Omnibus Law Cipta kerja;
Reformasi sistem pengupahan dan hilangkan disparitas upah. Berlakukan bayaran layak nasional nan setara dan terhormat bagi kaum buruh;
Jamin kepastian kerja: hapus sistem alih daya alias outsourching, kerja kontrak, kemitraan palsu, dan pemagangan eksploitatif;
Ratifikasi Konvensi ILO 188 dan konvensi ILO 190. Jamin dan lindungi pekerja wanita dan disabilitas;
Sejahterakan tenaga pendidik, dosen, pekerja platform, pekerja medis dan kesehatan.
Setop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan pemberangusan serikat buruh;
Wujudkan pendidikan cuma-cuma serta kesehatan cuma-cuma dan berkualitas;
Tegakkan supremasi sipil, jaga demokrasi, setop militerisme, kriminalisasi aktivitas rakyat, dan bebaskan aktivis nan ditangkap;
Jalankan reforma agraria sejati dengan satu di antaranya menghentikan praktik penggusuran tanah rakyat;
Hentikan perang, solidaritas untuk kedaulatan rakyat Palestina, Iran, Venezuela, Kuba, dan lainnya.

"Karakter perjuangan aktivitas pekerja sejati di Hari Buruh (May Day) berfaedah menekankan kembali pada akar historis perlawanan terhadap eksploitasi, solidaritas kelas, dan independensi gerakan," tegas Sunarno.

Dia menekankan May Day bukan sekadar libur nasional, melainkan momentum refleksi atas komitmen kesetaraan, keadilan sosial, dan martabat manusia di tempat kerja," pungkasnya.

"Gerakan pekerja sejati kudu berdikari dan tidak 'dijinakkan' oleh kepentingan modal alias kekuasaan politik nan merugikan buruh," pungkasnya.

(ryn/gil)

Add