Target Demul Meluas, Kini Orang Dewasa Pemabuk Masuk Barak Militer

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperluas jangkauan pembinaan di barak militer untuk penduduk sipil dari nan awalnya hanya menyasar pelajar, sekarang ikut menargetkan orang dewasa. 

Kini, Dedi menyatakan bakal mengirim orang-orang dewasa nan bermasalah selain para pelajar bermasalah ke barak militer untuk diberikan pendidikan kedisiplinan.

Demul, sapaan akrabnya, menjelaskan program pendidikan kedisiplinan di barak militer untuk orang dewasa itu bakal menyasar mereka nan kerap mabuk hingga meninggalkan keluarga.

"Ini bakal nan saya lakukan program untuk orang dewasa," kata Dedi di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/5).

"Kerjanya mabuk saja alias misalnya bergeng-geng di jalanan. Nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III untuk dididik di Dodik ini," imbuhnya.

Demul menyatakan para orang dewasa nan diberikan pendidikan ini bakal diberdayakan dengan menjadi pekerja untuk sejumlah proyek di Jawa Barat.

Ia mengatakan pemberdayaan itu dilakukan setelah para orang dewasa itu diberikan pendidikan ahli seperti pertanian, perikanan, hingga pembangunan proyek.

"Jadi kelak ada proyek-proyek provinsi, pembuatan jalan, irigasi, gedung nih sekarang banyak gedung sekolah. Mereka bakal kita koordinasikan dengan para kontraktor untuk mereka menjadi karyawan," jelas dia.

Di sisi lain, dia mengatakan penghasilan nan diperoleh para orang dewasa bermasalah setelah dipekerjakan ini bakal langsung dikirim ke family mereka agar tak disalahgunakan.

Sebelumnya, upaya Demul memberikan pendidikan kedisiplinan militer ke para pelajar bermasalah di Jawa Barat ini menuai ragam kritik dari DPR hingga Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa bandel ke barak TNI tidak tepat. Sebab, TNI tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan civic educationatau pendidikan kebangsaan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," tutur Atnike saat ditemui wartawan di instansi Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

"Itu proses di luar norma jika tidak berasas norma pidana bagi anak di bawah umur," sambungnya.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menilai tak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara-cara militeristik. Menurut dia, rencana itu perlu dikaji lebih matang sebelum diimplementasikan.

"Tidak semua problem kudu diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4).

Menurut Bonnie, membangun karakter siswa bermasalah tak tepat dilakukan dengan langkah militer. Menurut dia, perlu ada penanganan secara holistik dengan memahami kondisi lingkungan dan keluarga.

(mab/dal)

[Gambas:Video CNN]