Wali Kota Samarinda Putus Sewa Mobil Dinas Tiga Tahun Rp7,3 M

1 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengumumkan penghentian perjanjian sewa mobil dinas jenis Land Rover Defender, menyusul temuan ketidaksesuaian dalam hasil review Inspektorat Daerah.

Andi Harun menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil pertimbangan menyeluruh terhadap perjanjian sewa nan sempat menjadi sorotan publik.

Pemerintah Kota Samarinda mengakui adanya kelalaian, baik dari pihak penyedia jasa maupun internal pemerintah, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Berdasarkan pemeriksaan internal Inspektorat Daerah, ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi kendaraan nan diperjanjikan dengan nilai sewa serta realisasi di lapangan," ujarnya di Samarinda, Jumat (17/4), dikutip dari Antara.

Kontrak resmi dengan PT Indorent selaku penyedia kendaraan mulai melangkah pada tahun 2023. Kontrak ini berdurasi minimal tiga tahun dengan nilai sewa Rp160 juta per bulan.

Sesuai kesepakatan awal, perjanjian ini dijadwalkan berhujung pada Oktober alias November 2026 dengan perkiraan total biaya mencapai Rp7,3 miliar.

Namun, hasil audit Inspektorat menemukan ketidaksesuaian spesifikasi dan harga. Kontrak tersebut akhirnya diputus lebih awal pada 16 April 2024 demi menjaga efisiensi serta akuntabilitas anggaran daerah.

Andi Harun menegaskan bahwa sikap terbuka ini adalah corak tanggung jawab pemerintah kepada publik. Alih-alih menghindari polemik, Pemkot Samarinda memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada Inspektorat sejak awal agar diperiksa secara objektif.

Sebagai langkah awal, Pemkot Samarinda memutus perjanjian dengan penyedia jasa kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan. Kendaraan nan disewa bakal segera ditarik dan dikembalikan kepada penyedia, disertai buletin aktivitas resmi sebagai bagian dari tertib administrasi.

Tak berakhir di situ, audit internal terus bersambung untuk memastikan kepatuhan aspek finansial dan administrasi. Pemeriksaan juga bakal mendalami kemungkinan adanya pelanggaran disiplin di internal pemerintahan.

"Kami akui secara jujur, ada kurang jeli di kedua belah pihak. Tidak elegan jika hanya menyalahkan penyedia; pemerintah pun mempunyai tanggung jawab," kata Andi Harun.

Sebagai tindak lanjut konkret, Wali Kota Samarinda menerbitkan surat resmi Nomor 100.4.4.1/1035/200 tertanggal 15 April 2026 nan menginstruksikan Sekretaris Kota Samarinda untuk menindaklanjuti hasil review tersebut.

Terdapat lima poin utama dalam petunjuk Andi Harun, ialah pertama, penataan kembali alias mengembalikan kendaraan Land Rover Defender dengan memastikan aspek administratif, teknis, dan yuridis.

Kedua, pertimbangan kontrak, ialah dengan mengidentifikasi kewenangan dan tanggungjawab para pihak secara proporsional. Selanjutnya ketiga, musyawarah alias menempuh penyelesaian dengan penyedia jasa untuk mencapai kesepakatan nan adil.

Keempat, kepatuhan dengan melaksanakan seluruh rekomendasi APIP secara akuntabel, dan terakhir pelaporan hasil penyelenggaraan petunjuk maksimal dalam 14 hari kerja.

Andi Harun menekankan bahwa setiap rupiah anggaran wilayah kudu memberikan faedah nyata bagi masyarakat dan dikelola sesuai prinsip good governance. Pemkot Samarinda juga bakal menghitung potensi pengembalian anggaran dari perjanjian nan telah dihentikan.

Dikatakan Andi peristiwa ini menjadi pelajaran krusial bagi seluruh jejeran Pemkot Samarinda untuk lebih berhati-hati dalam pengadaan peralatan dan jasa di masa depan.

"Kami bakal memperbaiki sistem dan memperketat pengawasan. Ini adalah bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Andi Harun, Pemkot Samarinda menunggu hasil audit lanjutan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran nan memerlukan tindakan norma alias hukuman administratif lebih lanjut. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.

Berdasarkan info nan dihimpun, perencanaan anggaran sewa kendaraan ini telah disusun sejak tahun 2022. Langkah ini diambil sebagai pengganti lantaran rencana pengadaan unit baru pada saat itu tidak dapat direalisasikan.

(antara/wis)

Add