Advokat Usul Ke Dpr Agar Rkuhap Masukkan Miranda Rule Seperti Di As

Jakarta, CNN Indonesia --

Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) mengusulkan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai mempertimbangkan untuk menggunakan Miranda Rule alias Miranda Right sebagai salah satu kewenangan seorang terdakwa alias tersangka dalam sebuah kasus pidana.

Hal itu disampaikan personil Dewan Pembina HAPI, Suhardi Somomoeljono dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Kamis (15/5). Rapat itu membahas lanjutan pendapat publik terhadap revisi KUHAP.

"Kita juga perlu sekarang ini mulai mengangkat asas Miranda rule, mungkin mahasiswa sudah tahu," kata Suhardi dalam paparannya.

Miranda rule merupakan patokan norma nan menjamin kewenangan konstitusional tersangka alias terdakwa dalam proses pidana, khususnya di Amerika Serikat. Miranda rule mewajibkan polisi untuk memberitahukan hak-hak tertentu kepada seseorang nan ditangkap alias ditahan sebelum melakukan interogasi.

Hal-hal dalam Miranda rule meliputi 'hak untuk tak bersuara dan kewenangan untuk didampingi pengacara, baik selama interogasi maupun persidangan. Jika tidak bisa bayar pengacara, pengacara bakal disediakan negara'.

Menurut Suhardi, kewenangan tersangka maupun saksi untuk didampingi pengacara merupakan corak perlindungan norma untuk mencegah potensi alias pengakuan pemaksaan dalam proses penyidikan.

Dia menilai prinsip Miranda rule krusial untuk segera diadopsi dalam KUHAP agar lebih modern dan menjunjung tinggi kewenangan asasi manusia.

"Jadi begitu orang diperiksa polisi, 'Pak polisi, saya punya advokat.' Ya sudah, jangan dipaksa untuk bicara. Kalau diteruskan kelak iba kepolisian dituduh memaksa dan macam-macam, sebenarnya kuncinya di sini," kata Suhardi.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]