Airlangga Minta Pengusaha Patungan Uang Saku Program Magang Hingga 30%

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah mendorong perusahaan untuk ikut menanggung beban uang saku peserta Program Magang Nasional.

Setelah selama dua gelombang penuh dibiayai pemerintah, skema baru sekarang disiapkan agar korporasi ikut patungan sekitar 20 hingga 30 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pola pembiayaan berbareng alias burden sharing dinilai perlu diterapkan lantaran para peserta nantinya menjalani praktik kerja langsung di lingkungan perusahaan.

"Tentu, burden sharing kudu kita dorong. Kalau kemarin kan kita 100 persen dibayar pemerintah, dengan sudah melangkah satu putaran, putaran kedua. Toh lantaran ini mereka bakal bekerja di korporasi, ya kita minta mereka sharing," ujar Airlangga di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Menurut Airlangga, pembahasan teknis dengan kalangan bumi upaya memang belum difinalkan. Namun pemerintah sudah menyiapkan skema awal kontribusi perusahaan dalam kisaran seperlima hingga nyaris sepertiga dari total duit saku peserta.

"Nanti kita siapkan, tapi 20-30 persen mungkin," katanya.

[Gambas:Youtube]

Airlangga menyebut porsi 20 persen hingga 30 persen tersebut bakal dibebankan kepada perusahaan tempat peserta menjalani magang, sedangkan sisa pendanaan tetap berasal dari pemerintah.

Dengan skema tersebut, duit saku bulanan peserta magang nan selama ini setara Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lagi sepenuhnya berasal dari APBN.

Adapun pemerintah tengah menyiapkan ekspansi Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027. Langkah itu diambil setelah animo pendaftar melonjak tajam.

Pada penyelenggaraan 2025-2026, program ini diikuti sekitar 100 ribu peserta dari total sekitar 400 ribu pendaftar.

Selain menambah kuota, pemerintah berencana memperluas sebaran peserta agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Bidang magang juga bakal diperluas, tidak lagi dominan di sektor administrasi, pemasaran, dan manajemen, tetapi dibuka ke lebih banyak sektor industri agar bisa menampung lulusan diploma maupun sarjana.

Di saat bersamaan, pemerintah juga mengevaluasi penguatan program training vokasi untuk lulusan SMK sebagai bagian dari upaya mempercepat kesiapan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.

(del/ins)

Add as a preferred
source on Google