Alasan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal Ke Barak Militer

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan alasannya mengirim siswa bandel ke barak militer. Ketidakmampuan orang tua untuk mendidik anaknya menjadi salah satu pertimbangan.

"Maka, saya mengubah paradigma itu dengan langkah apa, banyak orang tua nan hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak pembimbing nan tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya," kata Dedi usai mengikuti rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (29/4).

Per hari ini, Jumat (2/5), sebanyak 69 siswa terlibat sudah mengikuti program pembinaan di barak militer. Rinciannya,39 siswa SMP di Kabupaten Purwakartadan 30 siswa SMP dan SMA di Kota Bandung.

"Di Purwakarta ada 39. Hari ini di sini [Bandung] ada 30," kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional, di Rindam III Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung, Jumat (2/5).

Menurut dia, para siswa nan ikut pembinaan tersebut mengaku senang. Semua kebutuhan para siswa diklaim tetap terpenuhi selama pembinaan.

"Dan mereka saya lihat sangat happy hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem belajarnya cukup, sekolahnya cukup. Kan, mereka tetap belajar di sekolahnya, hanya gurunya aja ngajarnya di sana," ucap Dedi.

Dedi mengungkapkan, para orang tua bisa mendaftarkan anaknya ke barak militer. Para orang tua kudu menyatakan diri tidak lagi mempunyai kesanggupan untuk mendidik anaknya tersebut.

"Artinya bahwa nan diserahkan itu adalah siswa nan oleh orang tuanya sudah tidak bisa lagi mendidik. Jadi, jika orang tuanya tidak menyerahkan, tidak menerima. Itu, kan, orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim. Kemudian kemarin langsung dimasukkan ke barak Resimen Kostrad," terang dia.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan payung norma program pembinaan di barak sudah terwakili dengan surat info ke sekolah dan surat pernyataan dari orang tua bermeterai.

"Kalau bicara soal payung hukum, kan, nan menyerahkan adalah orang tuanya lewat surat keterangan bermeterai. Artinya bahwa pemerintah wilayah dan jejeran TNI dan Polri itu mengelola, mendidik anak-anak nan dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum," kata dia.

Adapun anggaran untuk pembinaan tersebut berasal dari biaya operasional dirinya dan para kepala wilayah di wilayah Jawa Barat. Dedi mengaku bakal memasukkan program tersebut ke perubahan anggaran wilayah pemerintah provinsi.

"Sementara ini saya support, bupati juga support, dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tapi kelak di perubahan anggaran mungkin dimasukkan ke dalam sistem, nan krusial jalan dulu," tandasnya.

(ryn/asr)

[Gambas:Video CNN]