Apakah Sekolah Rakyat Bisa Atasi Masalah Pendidikan Indonesia?

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun ratusan sekolah rakyat nan ditujukan untuk anak dari family tidak bisa dan tergolong miskin ekstrem.

Pemerintah mengatakan para peserta didik Sekolah Rakyat sekolah untuk jenjang SD hingga SMA adalah mereka nan masuk kategori desil 1 dan 2, ialah golongan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Rencananya, Sekolah Rakyat dalam corak boarding school ini bakal beraksi pada tahun tahun aliran baru di bulan Juni alias Juli mendatang.

Proses pendaftaran calon peserta didik pun sudah dimulai pada 1 April lalu. Pendaftaran resmi ditutup pada 16 Mei lampau dan total ada 7.700 calon peserta didik nan mendaftar.

Para peserta didik nan telah mendaftar ini selanjutnya bakal mengikuti tes kesehatan pada 21 Mei nan dilanjutkan kunjungan ke rumah calon (home visit) serta wawancara pada 22 hingga 24 Mei. Home visit ini bakal dilakukan satu tim nan terdiri dari Kemensos, BPS hingga Kemendikdasmen.

Selanjutnya, pada 28 Mei bakal diumumkan peserta didik nan lolos dan proses registrasi serta pemilihan peserta direncanakan pada 14 Juli. Lantas apakah program Sekolah Rakyat ini bisa mengatasi masalah pendidikan di Indonesia?

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan program tersebut tak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan, menurutnya, program itu justru menambah masalah baru.

Kata Ubaid, masalah pendidikan di Indonesia ini tergolong kompleks. Mulai dari, kualitas guru, kurikulum, prasarana nan tidak memadai, akses pendidikan tidak merata, hingga masalah pendanaan berkelanjutan.

"Jika Sekolah Rakyat ini justru memisahkan dan melabeli golongan masyarakat tertentu, alih-alih konsentrasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara holistik, maka dia hanyalah sebuah distraksi nan kontraproduktif," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).

"Solusi sejati terletak pada penguatan sistem pendidikan nasional nan inklusif dan berbobot bagi seluruh anak bangsa, bukan pada segmentasi berasas status sosial nan terkesan elitis," imbuhnya.

Ubaid berpandangan untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan di Indonesia semestinya dilakukan dengan menghapus sekat-sekat perbedaan. Termasuk, soal perbedaan ekonomi dan sosial.

Apalagi, jika Sekolah Rakyat ini didesain alias diimplementasikan secara terpisah dan berbeda kualitasnya dengan Sekolah Garuda maupun sekolah negeri pada umumnya.

"Ini sama saja dengan melegitimasi adanya kasta dalam pendidikan, di mana anak-anak dari golongan sosial tertentu 'dikandangkan' dalam sistem nan mungkin saja inferior," ucap Ubaid.

Padahal, menurut Ubaid, pemerataan pendidikan hanya bisa dicapai dengan memperkuat sekolah-sekolah negeri nan ada, memastikan kualitasnya setara di seluruh pelosok negeri, dan menghilangkan praktik-praktik diskriminatif.

Ciptakan stigma negatif

Tak hanya itu, Ubaid menyebut Sekolah Rakyat ini juga berpotensi menciptakan stigma negatif bagi para siswanya di lingkungan masyarakat.

"Label 'Sekolah Rakyat' itu sendiri bisa membawa stigma negatif bagi siswa dan lulusannya, seolah-olah mereka mendapatkan pendidikan kelas bawah. Ini bakal berakibat pada kepercayaan diri dan kesempatan mereka di masa depan," ucap dia.

Terakhir, Ubaid menilai program Sekolah Rakyat ini justru mengulang kesalahan sejarah masa lampau. Khususnya di masa kolonial.

"Pembagian sistem pendidikan berasas status sosial mengingatkan kita pada praktik diskriminatif di masa kolonial. Mengapa kita kudu mengulang kesalahan nan sama atas nama 'inovasi'?," kata dia.

Baca laman berikutnya...