Bantah Menkes, Idi Klaim Jumlah Dokter Kandungan Cukup Tapi Tak Merata

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengkritik Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) yang berencana mengeluarkan patokan memperbolehkan master umum melakukan operasi caesar atau persalinan.

Budiarto menyatakan jumlah master kandungan di Indonesia cukup, namun dengan penyebaran nan belum merata. Ia mendesak Kemenkes mendistribusikan mereka alih-alih melatih master umum melakukan operasi caesar.

"Solusi utamanya adalah jumlah master kandungan kan sudah cukup, sekitar 6.000 alias 5.000 sekian, harusnya mereka didistribusikan dengan memberikan kesejahteraan nan cukup," kata Budiarto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/5).

Budiarto menyebut IDI telah memperhitungkan biaya nan perlu dikeluarkan Kemenkes untuk mendistribusikan master kandungan di seluruh Indonesia secara merata alias proporsional.

Ia menilai biaya nan diperlukan Kemenkes untuk mendistribusikan master kandungan ke pelosok itu tidak besar dan bisa dianggarkan.

"IDI sudah menghitung untuk seribu master ahli disebar ke wilayah pelosok, wilayah terpencil Itu butuh 1,2 triliun per tahun untuk seribu master spesialis," jelas dia.

"Jangan sampai ada kesan memberdayakan master umum lantaran ngirit, bisa dibayar murah" sambungnya.

Sebelumnya, Menkes BGS menjelaskan rencana membikin patokan memperbolehkan master umum melakukan operasi caesar. 

Disebut BGS hal itu ditempuh untuk menyiasati minimnya dokter nan menangani kelahiran dan mengurangi nomor kematian ibu dan anak saat persalinan di daerah-daerah terpencil.

Budi berkata minimnya master nan membantu proses kelahiran di wilayah diperparah oleh buruknya prasarana transportasi menuju akomodasi kesehatan.

"See some of them die dalam proses. Jadi apa nan teman-teman lihat di kota itu jauh sekali realitasnya berbeda dengan ada nan di pedalaman," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).

Budi berujar sebelum diperbolehkan melakukan caesar, para master umum nantinya bakal mendapat training umum terlebih dulu.

"Akan kita buat regulasinya. Supaya mereka itu bisa diberikan secara resmi. Bukannya kemudian orang bodoh, seperti orang tolol langsung disuruh, dibolehin Enggak," kata Budi.

"Mereka bakal dilatih secara formal. Dan apakah latihnya semuanya, enggak. nan menyelamatkan nyawa aja nan emergency itu kudu diberikan," sambungnya.

(mab/wis)

[Gambas:Video CNN]