Bgn Jelaskan Hitung-hitungan Insentif Rp6 Juta Per Hari Tiap Dapur Mbg

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan dasar pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) namalain dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui unggahan resmi di Instagram @badangizinasional.ri, BGN menegaskan nomor tersebut bukan untung per porsi makanan, melainkan pembayaran atas kesiapan akomodasi alias availability payment.

Dalam penjelasannya, BGN menyebut insentif Rp6 juta per hari merupakan pembayaran atas kesiapan dapur, peralatan, tenaga kerja, utilitas, serta standar higienitas, termasuk pada hari libur sebagai corak standby readiness.

"Angka Rp1,8 miliar bukan untung bersih, melainkan pendapatan kotor (gross revenue) maksimal," tulis BGN dalam salah satu materi unggahannya.

Perhitungan tersebut berasal dari Rp6 juta dikalikan 313 hari operasional (Minggu libur), sehingga totalnya sekitar Rp1,878 miliar per tahun.

BGN menegaskan pendapatan tersebut bukan untung bersih nan langsung dinikmati mitra. Untuk bisa menerima insentif, mitra wajib membangun SPPG sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) 401.1 Tahun 2025.

Estimasi investasi awal nan kudu dikeluarkan mitra disebut berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung nilai tanah dan kebutuhan fasilitas. Dengan nilai investasi tersebut, titik lunas (break even point/BEP) diperkirakan baru tercapai dalam waktu 2 hingga 2,5 tahun.

"Pada tahun pertama dan kedua, mitra belum menikmati untung bersih lantaran digunakan untuk menutup modal investasi dan depresiasi (penyusutan alat)," tulis BGN.

[Gambas:Instagram]

Selain itu, perjanjian mitra bertindak satu tahun dan dapat diperpanjang alias tidak diperpanjang berasas hasil pertimbangan kepatuhan, higienitas, dan keahlian operasional.

BGN juga menegaskan biaya bahan baku makanan dikelola terpisah dari insentif fasilitas. Dana shopping bahan baku menggunakan prinsip at-cost melalui Virtual Account (VA) operasional.

Uang shopping bahan baku tidak masuk ke rekening pribadi mitra dan dicairkan berasas bukti pembelian riil. Jika terdapat selisih belanja, biaya tersebut tidak bisa ditarik sebagai untung dan otomatis kembali ke kas negara.

"Konsep mitra mengambil margin/keuntungan per porsi sudah ditutup total. Satu-satunya kewenangan mitra hanyalah insentif fasilitas," tulis BGN.

BGN menjelaskan pemberian insentif akomodasi merupakan bagian dari skema kemitraan nan dinilai lebih efisien dibandingkan jika negara membangun seluruh dapur secara mandiri.

Dalam simulasi nan dipaparkan, andaikan negara membangun 30 ribu SPPG sendiri dengan perkiraan Rp3 miliar per unit, maka dibutuhkan biaya sekitar Rp90 triliun hanya untuk gedung dan alat, belum termasuk tanah dan biaya perawatan.

Dengan skema kemitraan, APBN tidak perlu mengeluarkan shopping modal besar di awal. Negara hanya bayar insentif harian sebagai corak sewa kesiapan fasilitas, sementara akibat operasional dan pemeliharaan aset dialihkan kepada mitra.

Jika terjadi kerusakan akomodasi seperti CCTV, AC, alias genting bocor, biaya perbaikan ditanggung mitra. Jika SPPG melanggar standar operasional, insentif dapat dihentikan selama masa suspend. Bahkan, dalam kasus kejadian luar biasa seperti keracunan, dapur berpotensi ditutup permanen dan akibat investasi menjadi tanggungan mitra.

BGN juga menjelaskan bahwa operasional dihitung enam hari kerja dalam sepekan dan hari Minggu tidak dibayar. Namun pada hari libur nasional nan jatuh di hari kerja, insentif tetap diberikan lantaran merujuk pada prinsip kesiapsiagaan fasilitas.

Meski siswa libur, gedung, peralatan, dan tenaga mahir tetap kudu dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu, termasuk untuk intervensi gizi darurat.

"Negara bayar retensi kesiapan gedung tersebut, sama seperti sistem sewa properti komersial nan tidak mengenal potongan nilai hari libur," tulis BGN.

Saat ini tercatat sekitar 24 ribu SPPG telah beraksi di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima faedah pada tahun ini, dengan total anggaran program MBG 2026 sebesar Rp355 triliun, terdiri dari Rp268 triliun pagu APBN dan Rp67 triliun biaya cadangan.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)