Bgn Temukan Banyak Mitra Sppg Mark Up Bahan Baku Program Mbg

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkap tetap banyak mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan diduga melakukan mark up nilai bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari kepala SPPG mengenai praktik penggelembungan nilai di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), apalagi disertai pemaksaan penggunaan bahan pangan berbobot buruk.

"Ingat! Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi malah bekerja sama dengan mitra SPPG nan me-mark up nilai bahan baku pangan untuk program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan nan jelek," ujar Nanik di Solo, Selasa (24/2).

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi berbareng 933 pengelola dapur MBG se-Solo Raya nan meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah kepala SPPG melaporkan adanya mitra nan meningkatkan nilai bahan pangan di atas HET serta membatasi pemasok hanya dari satu alias dua supplier tertentu.

Menanggapi laporan tersebut, Nanik memerintahkan koordinator wilayah Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mendata SPPG nan terdampak praktik mark up.

Ia mengingatkan kepala SPPG agar tidak berdiskusi lantaran secara administratif dan hukum, tanggung jawab laporan finansial tetap berada di tangan pengelola dapur.

Nanik juga menakut-nakuti bakal menjatuhkan hukuman tegas berupa penangguhan (suspend) terhadap mitra nan terbukti menggelembungkan nilai dan memonopoli pemasok bahan pangan.

"Kepala SPPG, silakan Anda sampaikan kepada Mitra anda, jika ada Mitra nan ketahuan memark-up nilai pangan, dan hanya menyediakan satu dua supplier saja, maka bakal saya suspend!" ujarnya tegas.

Menurutnya, pemasok bahan baku untuk dapur SPPG tidak boleh didominasi satu alias dua supplier nan diarahkan mitra. SPPG justru diminta memberdayakan golongan tani, golongan peternak, golongan nelayan, koperasi, serta UMKM di sekitar dapur MBG sebagai pemasok.

Ia menegaskan koperasi nan dilibatkan bukan koperasi buatan mitra untuk mengakali aturan.

Selain itu, SPPG dilarang menolak pasokan dari petani, peternak, maupun nelayan mini secara sewenang-wenang. Pengelola dapur apalagi diwajibkan membina pelaku upaya lokal agar dapat menjadi supplier resmi.

"SPPG kudu menggunakan minimal 15 supplier bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing," kata Nanik.

Pelibatan pelaku upaya lokal tersebut, lanjutnya, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan MBG.

Dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan upaya mikro, upaya kecil, perseroan perorangan, koperasi, Kopdes Merah Putih, dan BUMDesa.

[Gambas:Video CNN]

(lau/sfr)