Setumpuk Catatan Dpr Soal Rencana Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto memberikan sejumlah catatan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Edy mengaku memahami tekanan inflasi pada sektor kesehatan mulai dari nilai obat hingga perangkat kesehatan. Namun, menurut dia, solusi nan diambil pemerintah kudu tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.

"Saya memahami adanya tekanan inflasi kesehatan, kenaikan nilai obat dan perangkat kesehatan, serta pelebaran selisih beban jasa dan pendapatan iuran, tetapi solusi nan diambil kudu tetap berpijak pada kepentingan rakyat," kata Edy saat dihubungi, Rabu (25/2).

Dia menyoroti pernyataan pemerintah nan menyebut tekanan inflasi kesehatan kian memperlebar selisih antara pendapatan iuran dan beban pelayanan.

Dalam tiga tahun terakhir, sambungnya, defisit tercatat meningkat dari Rp7,2 triliun pada 2023 menjadi Rp9,8 triliun pada 2024. Dan pada 2026 menjadi Rp14 triliun.

"Situasi ini dinilai mengganggu kesehatan fiskal BPJS Kesehatan dan memunculkan opsi penyesuaian iuran, khususnya bagi peserta mampu," kata Edy.

Meski tren defisit terus meningkat, dia mengingatkan kenaikan iuran bukan satu-satunya langkah untuk menyelematkan. Menurut Edy, pemerintah tetap kudu secara terbuka menyajikan info dan kajian bahwa kenaikan mempunyai legitimasi dan rasional.

Jika rencana kenaikan dilakukan, Edy mengusulkan pemerintah meningkatkan terlebih dulu iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PBPU Daerah untuk memperkuat komitmen fiskal negara dan pemerintah daerah.

Sementara, bagi penerima upah, Edy menilai sistem penyesuaian telah melangkah secara alami melalui kenaikan bayaran minimum dan peningkatan bayaran di atas bayaran minimum setiap tahun.

"Kontribusi peserta penerima bayaran sudah ikut naik seiring kenaikan penghasilan mereka. Jadi kita kudu memandang struktur kepesertaan secara utuh sebelum mengambil keputusan," ucapnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan penduduk miskin.

Budi mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun-Rp30 triliun. Pemerintah menangani defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit tetap bakal terjadi setiap tahun.

"Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin lantaran masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (25/2).

[Gambas:Video CNN]

(thr/sfr)