Biaya Haji 2026 Berpotensi Naik Rp8 Juta, Begini Jawaban Dpr

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut biaya penyelenggaraan ibadah haji berpotensi naik sekitar Rp8 juta per jemaah. Namun, dia meminta agar tambahan tersebut tidak dibebankan kepada calon jemaah haji.

Marwan mengatakan tambahan biaya tersebut muncul dari penyesuaian ongkos penerbangan nan diusulkan maskapai, seiring kenaikan nilai avtur dan potensi perubahan rute penerbangan.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberi pengarahan agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tidak boleh dibebankan kepada jamaah," ujar Marwan dalam aktivitas Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya mengungkapkan biaya penerbangan haji berpotensi naik hingga Rp13,4 juta hingga Rp17,3 juta per jemaah, tergantung skenario rute penerbangan.

Kenaikan tersebut dipicu bentrok Iran dengan Amerika Serikat dan Israel nan mendorong lonjakan nilai avtur dunia serta memperpanjang lama penerbangan.

[Gambas:Youtube]

Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, juga mengungkap potensi penambahan waktu perjalanan hingga 4 jam jika menggunakan rute alternatif, nan berakibat pada tambahan kebutuhan avtur hingga 12 ribu ton.

Garuda turut mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah pada dugaan nilai avtur US$116 sen per liter melalui surat resmi kepada pemerintah.

Sementara itu, Saudi Arabian Airlines mengusulkan tambahan sebesar US$ 480 per jemaah alias sekitar Rp7-8 juta, dengan dugaan nilai avtur US$137,4 sen per liter.

Di sisi lain, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyoroti perlunya transparansi dalam komponen biaya penerbangan haji, khususnya mengenai skema tambahan biaya bahan bakar alias fuel surcharge.

Menurut dia, selama ini biaya penerbangan tetap disajikan dalam corak paket tanpa rincian komponen nan jelas.

"Itu kudu dirinci nanti. Ada fuel surcharge, ada cost nan biasa kan jika kita beli tiket itu kan ada itu item-itemnya, ada levy apa segala macam mungkin itu perlu kita pikirkan. Nah sehingga pada saat terjadi seperti ini tidak perlu ada perdebatan." ujarnya dalam kesempatan nan sama.

Fadlul menambahkan, skema transparansi tersebut krusial agar pengelolaan biaya haji lebih akuntabel sekaligus memudahkan mitigasi jika terjadi gejolak nilai daya global.

Ia juga menyebut pembahasan skema biaya ini menjadi krusial di tengah tekanan geopolitik nan berakibat langsung pada keberlanjutan pembiayaan haji.

Sebagai informasi, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp54,1 juta dibayarkan langsung oleh jemaah, sementara sisanya ditopang nilai faedah dari pengelolaan biaya haji oleh BPKH.

DPR dan pemerintah sekarang tetap membahas skema pembiayaan tambahan agar kenaikan biaya tidak membebani jemaah, termasuk kemungkinan penggunaan sumber biaya di luar setoran langsung masyarakat.

(lau/ins)

Add as a preferred
source on Google