Bijak Gunakan Bbm Dan Peran Krusial Masyarakat Di Tengah Krisis Global

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Bijak dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kunci dalam meredam potensi krisis energi di tengah gejolak dunia saat ini. Tak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, peran masyarakat juga dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Pakar ekonomi daya Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengenai ancaman krisis dipicu bentrok geopolitik dan lonjakan nilai minyak dunia.

"Tanpa didukung oleh masyarakat, tujuan penghematan daya tidak bakal tercapai," kata Fahmy kepada CNN Indonesia, Kamis (9/4).

Ia menambahkan info nan terbuka seperti nan ada saat ini bakal membikin masyarakat lebih siap dan memahami jika ke depan terjadi penyesuaian harga.

Di tengah kondisi nan tidak menentu, pemerintah sendiri telah memutuskan untuk menahan nilai BBM subsidi hingga akhir tahun. Namun Fahmy mengingatkan pergerakan nilai minyak bumi saat ini tetap susah diprediksi.

Ia mencontohkan saat nilai minyak menyentuh nomor US$200 per barel, tentu nilai BBM susah ditahan untuk tidak naik. Ini pentingnya pemahaman penduduk pada kondisi dunia ini.

Dari sisi perilaku, penghematan daya dinilai bisa dimulai dari langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Fahmy mencontohkan kebijakan work from home (WFH), pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, hingga peralihan ke transportasi publik sebagai upaya konkret nan bisa dilakukan masyarakat.

"Rakyat bisa ikut work from home, mengurangi mobilitas, menggunakan transportasi umum, alias apalagi bersepeda. Itu langkah sederhana, tapi berakibat pada penghematan konsumsi BBM," ujarnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai langkah-langkah mini tersebut bakal memberikan akibat signifikan jika dilakukan secara kolektif.

"Langkah paling konkret itu sebenarnya sederhana, kurangi perjalanan nan tidak perlu, pindah ke transportasi umum, berbagi kendaraan, hingga merawat kendaraan agar lebih efisien," kata Abra.

Ia menekankan, keputusan perseorangan seperti menggunakan transportasi publik di kota besar dapat berkontribusi besar dalam menekan konsumsi BBM nasional.

Secara perhitungan, perubahan perilaku masyarakat berpotensi menekan konsumsi BBM dalam skala nan cukup besar. Fahmy memperkirakan, kebijakan WFH nan melangkah efektif dapat menekan konsumsi hingga sekitar 10 persen, meski nomor tersebut dinilai tidak terlalu signifikan jika berdiri sendiri.

"Kalau work from home melangkah efektif, penghematannya paling tinggi sekitar 10 persen," ujarnya.

Abra memaparkan simulasi nan menunjukkan akibat lebih luas dari perubahan perilaku masyarakat. Jika 10 persen dari 10 juta pengguna kendaraan pribadi beranjak ke transportasi umum, maka penghematan bisa mencapai sekitar 2 juta liter per hari alias setara 1,3 persen konsumsi nasional.

Jika nomor peralihan meningkat menjadi 20 hingga 30 persen, maka potensi penghematan bisa mencapai 2,6 hingga nyaris 3,9 persen dari total konsumsi BBM harian nasional.

"Perubahan perilaku itu kelihatannya mini per orang, tetapi secara agregat nasional sangat signifikan," jelasnya.

Untuk kebijakan WFH, Abra menyebut dampaknya bisa lebih besar jika diterapkan secara terukur. Dengan dugaan 5 juta pekerja menjalankan WFH dan menghemat 5 liter BBM per hari, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 25 juta liter per hari alias sekitar 16,1 persen konsumsi nasional. 

Ditopang produksi dalam negeri

Fahmy mengatakan di situasi krisis ini Indonesia beruntung lantaran tetap mempunyai produksi minyak domestik.

"Indonesia tetap punya produksi minyak sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, kita tidak sepenuhnya berjuntai pada impor seperti beberapa negara lain," ujarnya.

Jumlah ini diolah di kilang-kilang Pertamina untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, dia mengingatkan ketahanan tersebut tetap terbatas, mengingat kebutuhan nasional nan jauh lebih besar dibandingkan produksi dalam negeri. Karena itu dibutuhkan sumber-sumber lain.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengatakan pemerintah sudah memperluas sumber pasokan daya dari negara lain di saat Timur Tengah dilanda krisis.

"Di samping sumber-sumber daya nan melewati Selat Hormuz, kita memperluas ke area lain, antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Asia Timur dan Tengah," kata Hendra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/4).

Selain diversifikasi impor, pemerintah juga mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal.

Optimalisasi ini mencakup pengalihan sebagian produksi minyak mentah dari kontraktor perjanjian kerja sama (KKKS) untuk kebutuhan domestik.

"Untuk minyak mentah alias minyak bumi, optimasi hasil KKKS dilakukan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk mengalihkan ekspor nan diperlukan di dalam negeri, serta optimasi sumber daya domestik untuk produksi BBM dan LPG," kata Hendra.

Indonesia menurut Abra juga tetap mempunyai program biofuel dan pasokan gas domestik. Namun, dengan kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, bijak dalam penggunaan daya tetap dibutuhkan.

"Penghematan di level rumah tangga dan transportasi sudah menjadi bagian krusial dari strategi menjaga ketahanan daya nasional," katanya.

Kebijakan di jalur nan tepat

Dari sisi kebijakan, baik Abra dan Fahmy menilai langkah pemerintah saat ini sudah berada di jalur nan tepat, terutama dalam menjaga stabilitas nilai dan pasokan daya meski bumi dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Namun, reformasi struktural dinilai tetap diperlukan, khususnya dalam penyaluran subsidi daya agar lebih tepat sasaran.

"Respons pemerintah saat ini cukup baik untuk jangka pendek, tetapi untuk menghadapi tekanan daya nan berulang, kita butuh kebijakan nan lebih berani, terutama dalam menata ulang subsidi agar lebih adil, efisien, dan berkelanjutan," ujar Abra.

Fahmy juga menekankan pentingnya momentum krisis ini untuk mendorong transformasi daya nasional, termasuk percepatan pengembangan daya baru terbarukan.

"Ini kudu jadi momentum untuk mengurangi ketergantungan pada daya fosil dan mulai beranjak ke daya nan lebih berkelanjutan," katanya.

Sementara itu Komisi XII DPR RI menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman, lantaran itu pihaknya mendorong adanya penguatan pengawasan pengedaran untuk mencegah penyalahgunaan BBM.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga menyebut kondisi ketahanan daya nasional tetap terjaga.

"Kami mendapat laporan dari BPH Migas mengenai dengan pengawasan pengedaran BBM, ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, itu sudah ada tindakannya," kata Bambang, Rabu (8/4)

Pasokan BBM maupun LPG secara umum menurutnya dalam kondisi aman, termasuk dari sisi pengadaan dan penyaluran.

Bambang menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan, termasuk dari jalur pengedaran global.

"Proses suplai crude maupun BBM itu clear, enggak ada masalah, dan termasuk juga LPG," ujarnya.

Penimbunan rugikan rakyat

Di tengah krisis daya saat ini tetap ada pihak nan mengambil untung pribadi ialah dengan menimbun BBM. Hal tentu merugikan negara dan rakyat. Polri memperingatkan bakal memberantas setiap tindakan penimbunan.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifudin mengatakan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan pengarahan pemerintah guna menjaga pengedaran daya bersubsidi tetap tepat sasaran.

"Bagi para pelaku, kami tegaskan untuk segera menghentikan praktik terlarangan ini. Kami tidak bakal ragu melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun nan terlibat, termasuk oknum aparat," kata Nunung.

Ia mengatakan penegakan norma bakal dilakukan secara konsisten dan tanpa toleransi.

"Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Kami tidak main-main, setiap pelanggaran bakal ditindak tegas demi melindungi kewenangan masyarakat atas daya bersubsidi," kata Nunung.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Eko Ricky menyampaikan subsidi kudu disalurkan sesuai peruntukannya agar betul-betul diterima oleh masyarakat nan berhak.

"Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan POLRI dan juga TNI dalam perihal penindakan norma atas penyalahgunaan dan pengedaran BBM dan LPG nan tidak tepat sasaran," ujar Eko.

Distribusi daya nasional

Distribusi kebutuhan pokok seperti BBM di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Sebagai negara kepulauan ditambah dengan luas wilayah membikin penyaluran BBM di Indonesia bukan perkara mudah.

Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga Subholding Downstream terus mengoptimalkan pengedaran daya nasional hingga ke wilayah kepulauan serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo mengatakan armada logistik laut menjadi penghubung utama nan memastikan daya dapat tersalurkan dari titik suplai hingga ke beragam wilayah tujuan di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, Pertamina melalui subholding Downstream mengoperasikan sebanyak 345 kapal, baik kapal milik maupun kapal chartered, nan terdiri dari 271 kapal pengangkut BBM/BBK, 27 kapal pengangkut Crude, 4 Kapal mengangkut petrochemical dan 43 kapal pengangkut LPG.

Armada ini melayani beragam rute termasuk 57 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) nan tersebar di beragam penjuru Nusantara, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.

Di tengah ketegangan geopolitik global, PT Pertamina (Persero) juga berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan upaya melalui lima strategi Pertamina dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2026 (RKAP).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan ada lima strategi penting  untuk menavigasi tantangan tersebut. Pertama, menjaga disiplin biaya secara ketat di seluruh lini operasi. Kedua, memastikan operasional perusahaan semakin andal dan efisien. Ketiga, menjalankan investasi secara selektif dengan konsentrasi pada proyek-proyek nan betul-betul strategis. Keempat, membangun organisasi nan lebih lincah dalam merespons perubahan. Serta, kelima, terus mendorong penemuan sebagai kebutuhan utama dalam menghadapi dinamika upaya energi.

Menurutnya Pertamina berupaya memanfaatkan tantangan geopolitik sebagai peluang. Salah satunya dengan mendorong efisiensi serta meningkatkan operasional seperti utilisasi kilang. Dengan langkah ini, Pertamina mengincar pertumbuhan volume penjualan produk daya berkualitas.

(sur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]