Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Resmi Tersangka Pengadaan Outsourcing

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

"Berdasarkan kecukupan perangkat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi mengenai pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan Tahun Anggaran 2023-2026, KPK meningkatkan perkara ini ke tahap investigasi dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka, ialah Sdri. FAR," ujar Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Rabu (4/3).

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Fadia untuk 20 hari pertama sejak 4 sampai 23 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Fadia nan menjabat sebagai Bupati Pekalongan merupakan penerima faedah / beneficial ownership (BO) dari PT Raja Nusantara Berjaya (RNB). Adapun, sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Bupati nan ditugaskan untuk bekerja di sejumlah Perangkat Daerah (PD) Pemkab Pekalongan.

Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan.

Pada periode tersebut, FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.

Atas perbuatannya, Fadia disangkakan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK nan dilakukan pada Selasa (3/3) awal hari di Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak total 14 orang nan tertangkap tangan langsung diperiksa secara intensif begitu tiba di Kantor KPK. 

(fam/dal)

[Gambas:Video CNN]