Dpr Ungkap Arab Saudi Belum Umumkan Tunda Haji 2026 Di Tengah Perang

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi VIII DPR mengungkap hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari otoritas pemerintah Arab Saudi soal penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri menyusul eskalasi nan memanas di Timur Tengah akibat perang AS-Israel dengan Iran.

"Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah terus dipantau ketat," kata Abidin saat dihubungi, Rabu (11/3).

Abidin karenanya optimis penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap bakal terlaksana dan jemaah dari Indonesia bakal diberangkatkan sesuai jadwal.

"Karena belum ada maklumat pelarangan dari otoritas Arab Saudi seperti nan terjadi pada masa pandemi covid-19 sebelumnya," katanya.

Namun, Abdidin mendorong pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah terus berkomunikasi intensif untuk memastikan kejelasan info bagi jemaah. Politikus PDIP itu pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

"Komisi VIII berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat meningkatkan layanan, dilaksanakan dengan kondusif dan nyaman bagi seluruh calon jemaah Indonesia," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah dalam rapat Komisi VIII DPR telah menyiapkan dua opsi, untuk menunda sepihak dan tetap memberangkatkan jemaah pada musim haji 2026.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan opsi penundaan tetap dipertimbangkan lantaran argumen keselamatan para jemaah.

Lewat opsi itu, kata Irfan, pemerintah kudu melakukan lobi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar semua biaya nan sudah dibayarkan tidak hangus. Mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga masyair.

Sehingga nantinya, semua biaya tersebut bisa digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji pada 2027.

"Skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan, dengan kondisi seperti ini lantaran dirisiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji penduduk negara Indonesia," kata Irfan dalam rapat Komisi VIII DPR, Rabu (11/3).

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]