Dpr Usul Pembatasan Gugatan Hasil Pilkada Ke Mk: Jangan Psu Atas Psu

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan pembatasan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dede menyoroti soal waktu kedudukan kepala wilayah nan terdampak imbas gugat menggugat nan tidak berakhir di MK.

"Ke depan persoalan gugatan ke MK RI diperlukan pembatasan gugatan paslon ke MK RI nan termuat dalam patokan norma nan tegas dalam UU pemilihan kepala wilayah mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa gugatan PHP di MK," kata Dede dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri dan penyelenggara pemilu, Senin (5/5).

Ia menjelaskan pembatasan juga diperlukan lantaran aspek keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pemungutan bunyi ulang (PSU).

"Kita pernah menyampaikan bahwa PSU ini, 'jangan sampai ada PSU atas PSU lagi'. Kita tidak tahu kelak apa nan bakal terjadi setelah gugatan dilayangkan ke MK, apa hasil MK, kita kelak belum tahu juga seperti apa. Namun dari persoalan nan kita punya, aspek anggaran juga menjadi salah satu isu," kata dia nan pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Data PSU Pilkada 2024

Berdasarkan info untuk proses Pilkada 2024, Dede menjelaskan dari 24 wilayah nan diperintahkan MK untuk menggelar PSU, sudah ada 19 wilayah nan digelar PSU.

"Masih tersisa 5 wilayah lagi nan bakal menyelenggarakan PSU ialah tahap 4 klaster 24 Mei 2025 mencakup 3 wilayah ialah Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Hulu, Kabupaten Pesawaran. Kedua, tahap 5, klaster 6 Agustus 2025 mencakup dua wilayah ialah Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua," ujarnya.

Dari 19 nan telah menggelar PSU, menurutnya hanya hasil PSU di delapan wilayah nan tidak digugat ke MK.

"8 wilayah dari hasil PSU nan tidak dipersoalkan ke MK, 8 wilayah itu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bungo, Kota Sabang, Kabupaten Parigi Mutoung, Kota Serang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Kutai Kartanegara," kata dia.

(mab/kid)

[Gambas:Video CNN]