Dpr Wanti-wanti Lonjakan Biaya Haji Imbas Perang Timteng

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi VIII DPR mewanti-wanti potensi lonjakan ongkos perjalanan jika pemerintah tetap nekat memberangkatkan jemaah haji di tengah kondisi geopolitik nan tetap memanas imbas perang Iran versus AS-Israel.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang blak-blakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekarang tak lagi mempunyai anggaran untuk membiayai lonjakan ongkos perjalanan haji. Menurut dia, finansial BPKH saat ini hanya tersisa Rp4 triliun.

"Saya kira Komisi VIII tidak bakal melakukan rapat Panja lagi tentang itu, lantaran kita juga tahu keahlian finansial BPKH sudah enggak ada uangnya, uangnya tinggal sekitar Rp4 triliun," ujar Marwan di kompleks parlemen, Jumat (13/3).

"Rp4 triliun untuk itu sudah enggak mungkin. Nah, kira-kira seperti itu," imbuhnya.

Menurut Marwan, pemerintah karenanya kudu membuka opsi penggunaan APBN untuk menambal kekurangan biaya haji 2026. Namun, pemerintah kudu berkoordinasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Apa mungkin dari APBN? Banyak pertanyaan, diperbolehkan enggak? Kalaupun ada? Nah, itu semua kudu dipertimbangkan," katanya.

Marwan menjelaskan bahwa lonjakan anggaran sangat mungkin terjadi lantaran jalur penerbangan bisa memutar untuk menghindari wilayah konflik. Terlebih, finansial dalam kondisi fluktuatif.

"Kalau harganya sudah 5 kali lipat, mereka tetap berani enggak menerbangkan? Saya percaya pasti mereka bakal melakukan lobi lagi ke pemerintah," ujar Marwan.

"Nah, jika mereka dapat meyakinkan pemerintah bahwa mereka tidak berkekuatan menerbangkan, tambahan anggarannya dari mana?" imbuhnya.

Di sisi lain, ujar Marwan, opsi untuk tetap memberangkatkan jemaah juga berisiko terhadap potensi mereka nantinya bakal tertahan. Dalam kondisi tertentu, izin visa juga bisa melewati batas.

Sehingga, ujar Marwan, pemerintah kudu segera menyiapkan langkah mitigasi. Begitu pula sebaliknya, jika memutuskan menunda keberangkatan jemaah haji 2026, pemerintah kudu memastikan semua biaya nan telah dibayarkan tidak hangus.

"Kalau di kita ada force majeure, ada kebencanaan. Tapi mungkin saja di Saudi nggak punya ini. Nah, jika mereka tidak punya, kudu dilobi. Langkah-langkah itu nan kita minta dilakukan oleh Menteri Haji," ujarnya.

(thr/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]