Dua Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara Kasus Korupsi Kredit

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dituntut balasan 16 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi fasilitas kredit nan menyeret perusahaan tekstil nan sekarang telah pailit.

Jaksa Penuntut Umum Fajar Santoso juga menuntut pidana denda sebesar Rp1 miliar kepada masing-masing terdakwa. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, bakal diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sekaligus pencucian uang.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," katanya pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (20/4).

Penuntut umum menguraikan bahwa para terdakwa mengusulkan pinjaman ke tiga bank milik pemerintah wilayah dengan menggunakan laporan finansial nan tidak sesuai dengan info pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam tuntutan tersebut, Iwan Setiawan Lukminto disebut sebagai pelaku utama dalam perkara nan menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp1,3 triliun.

"Kerugian negara tersebut riil dan tidak dapat dipulihkan lantaran PT Sritex sudah dinyatakan pailit dan tidak punya aset nan cukup," katanya pada sidang nan dipimpin Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon.

Jaksa juga menilai tindakan para terdakwa memberikan akibat luas terhadap perekonomian daerah. Dalam aspek tindak pidana pencucian duit (TPPU), keduanya disebut menyamarkan hasil kejahatan dengan memasukkannya ke rekening operasional perusahaan sehingga terlihat sebagai pendapatan sah.

Selain itu, biaya hasil tindak pidana tersebut juga digunakan untuk membeli beragam aset, seperti tanah, rumah, apartemen, hingga kendaraan.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

"Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya," katanya.

Jaksa turut meminta majelis pengadil menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran duit pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp677 miliar. Jika tidak dibayarkan, balasan tersebut bakal diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun.

Menanggapi tuntutan tersebut, Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk mengusulkan pembelaan pada sidang berikutnya.

(antara/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]