Eks Komisaris Kai Angkat Suara Soal Tabrakan Kereta Di Bekasi Timur

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI) Riza Primadi angkat bunyi mengenai kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur nan menewaskan 15 orang. Ia menilai tragedi tersebut bukan sekadar kejadian teknis, melainkan gambaran persoalan sistemik di sektor perkeretaapian.

Dalam unggahan di LinkedIn pada Rabu (29/4), Riza menyebut kecelakaan itu sebagai corak kelalaian nan sudah lama terjadi dan tidak ditangani secara menyeluruh oleh para pemangku kebijakan.

"Ini adalah manifestasi kelalaian sistemik nan dipelihara di bawah hidung para pemangku kebijakan," ujarnya.

Ia menyoroti perdebatan publik nan kerap terfokus pada aspek teknis seperti persinyalan alias human error. Menurutnya, obrolan tersebut tidak menyentuh akar masalah utama.

Riza menegaskan ketiadaan proyek Double Double Track (DDT) di lintas Bekasi-Cikarang menjadi aspek krusial nan luput dari perhatian. Ia meyakini kecelakaan tidak bakal terjadi andaikan prasarana tersebut telah terealisasi.

"Jika program DDT Bekasi-Cikarang ini dieksekusi, musibah berdarah kemarin tidak bakal pernah terjadi," katanya.

[Gambas:Youtube]

Berdasarkan pengalamannya selama delapan tahun sebagai komisaris KAI, Riza cukup memahami dinamika internal dalam pengambilan kebijakan di sektor perkeretaapian. Ia menilai halangan birokrasi menjadi salah satu penyebab utama mandeknya proyek strategis.

"Saya tahu persis gimana rencana besar ini disusun, tapi juga memandang sungguh frustrasinya manajemen menghadapi tembok birokrasi dengan tata kelola nan amburadul," ujarnya.

Ia juga menyoroti praktik operasional nan tetap mencampur perjalanan KRL dengan kereta jarak jauh di jalur nan sama. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan.

"Secara operasional, mencampur KRL dengan kereta jarak jauh di jalur dobel bakal selalu menyimpan potensi ancaman fatal," kata dia.

Riza menyebut ada dua solusi permanen untuk mencegah kecelakaan serupa, ialah pembangunan DDT dan penerapan sistem Automatic Train Protection (ATP). Namun, dia menilai kedua solusi tersebut kerap tersendat oleh persoalan lintas lembaga.

"Ada semacam deep state di birokrasi nan membikin proyek krusial ini selalu takes time," ujarnya.

Ia pun mengingatkan agar tragedi tersebut tidak semata disederhanakan sebagai kesalahan teknis di lapangan. Menurutnya, masalah nan lebih besar justru terletak pada tata kelola dan koordinasi antarinstansi.

"Selama DDT tidak diselesaikan dan sinkronisasi teknologi dianggap rumit, narasi teknis apa pun hanya langkah lembut untuk mencuci tangan," katanya.

(lau/ins)

Add as a preferred
source on Google